Seleksi Dewan Pendidikan Labura Sarat Kejanggalan, Sumut Foundation Desak Transparansi Dibuka!

Ket : Pengumuman Hasil Wawancara Dewan Pendidikan Labura

SuaraINetizen.ComLabuhanbatu Utara, Proses seleksi Calon Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) periode 2025–2030 menuai sorotan keras. Hasil akhir yang diumumkan panitia seleksi dianggap janggal, bahkan dinilai menciderai prinsip transparansi dan keadilan dalam rekrutmen lembaga publik.

Sumut Foundation, melalui Direktur Eksekutifnya Andi Kurniansyah Sirait, menilai ada ketidakberesan serius dalam proses tersebut. Fakta bahwa salah seorang peserta yang meraih peringkat kedua terbaik tes tertulis justru terlempar ke posisi paling buncit setelah sesi wawancara, menjadi bukti nyata bahwa mekanisme seleksi perlu dipertanyakan secara terbuka.

“Ini bukan soal kalah atau menang, tapi soal kewajaran. Bagaimana mungkin nilai tertulis tinggi bisa jatuh terpuruk hanya karena wawancara? Apakah wawancara itu benar-benar objektif atau sekadar pintu masuk untuk meloloskan kandidat tertentu? Publik berhak tahu,” tegas Andi Kurniansyah Sirait.

Menurutnya, Dewan Pendidikan adalah lembaga strategis yang seharusnya diisi oleh figur berintegritas, berkompetensi, dan memiliki dedikasi terhadap dunia pendidikan. Bila seleksi dilakukan dengan cara yang mengundang kecurigaan, maka sejak awal legitimasi lembaga tersebut sudah cacat dan tidak akan dipercaya masyarakat.

Andi menekankan, panitia seleksi harus berani membuka ke publik indikator penilaian wawancara, bobot skor yang digunakan, hingga siapa saja yang duduk sebagai tim penguji. “Kalau memang bersih, tunjukkan. Jangan sembunyi di balik angka. Transparansi adalah harga mati,” ujarnya dengan nada tajam.

Ia juga mengingatkan Bupati Labuhanbatu Utara agar tidak gegabah dalam mengesahkan lima nama yang diajukan panitia seleksi. Bupati harus berani mengkaji ulang hasil tersebut, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan meritokrasi, bukan karena tekanan kepentingan tertentu.

“Kalau dunia pendidikan saja sudah dipenuhi praktik tidak adil, apa yang bisa kita harapkan dari masa depan generasi muda? Jangan gadaikan pendidikan Labura hanya demi segelintir orang. Pendidikan adalah tentang amanah besar, bukan transaksi,” sindir Andi Kurniansyah Sirait.

BACA JUGA:  Wujudkan Pertahanan Laut, Indonesia Maksimalkan Moderenisasi Alutsista Jakarta - LEMBAGA Kajian Geopolitik dan Pertahanan (Geodef Institute) menggelar diskusi ilmiah (Expert Discussion) bertema  Modernisasi Sistem Pertahanan Laut : Menjawab Tantangan Geopolitik dan Mewujudkan Postur Essential Force (MEF) di Jakarta, Selasa (25/11/25). Direktur Eksekutif Sahrir Rumluan mengatakan bahwa diskusi ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu strategis terkini dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional.  Menurut Sahrir, untuk memodernisasi sistem pertahanan laut strategis di Indonesia, membutuhkan peningkatan anggaran. "Karena itu, menjadi urgen peningkatan alutsita pertahanan laut untuk dimoderenisasi dan peningkatan anggaran terkait moderenisasi sistem pertahanan laut Indonesia itu sendiri. Jadi, Indonesia harus berupaya secara maksimal dalam konteks anggarannya sehingga Indonesia menjadi negara yang kuat dalam pertahanan laut secara komprehensif," kata Sahrir. Karena itu, Sahrir mengatakan Indonesia harus Mengukur Kesiapan Armada untuk mengevaluasi Capaian Minimum Essential Force (MEF). Menurut Sahrir, Geodef Institute bersama para expert berupaya maksimal menganalisis sejauh mana target MEF 2024 khususnya matra laut telah tercapai, membandingkannya dengan kekuatan dan kebijakan anggaran pertahanan laut negara-negara tetangga. "Selain, tentu saja berupaya merumuskan rekomendasi kebijakan anggaran pertahanan laut yang strategis untuk masa depan," kata Sahrir. Diskusi Geodef institute yang dipandu Gemah Putra ini menghadirkan pembicara : Pengamat Geopolitik Hendrajit, Pengamat Politik Fajrin Rumalutur dan Pengamat Militer Khairul Fahmi. Menurut Hendrajit, tantangan geopolitik Indonesia, masuk dalam katagori strategis dan kompleks. Karena itu, Indonesia melibatkan komponen bangsa, untuk bela negara dalam kerangka geopolitik. Pengamat Politik Fajrin Rumalutur menegaskan bahwa peningkatan modernisasi alutsista menjadi kebutuhan dalam penguatan kapasitas sistem pertahanan laut indonesia. "Politik anggaran pertahanan yang berbasis pada kebutuhan real dan tantangan di lapangan. Selain untuk meningkatkan kapasitas pertahanan laut kita juga mengantisipasi aktivitas non perang yang menyebabkan kerugian negara seperti praktik ilegal fishing, human traficking dan transaksi narkotika," kata Fajrin. Menurut Fajrin, pemerintah kiranya perlu menambah alokasi anggaran untuk Matra angkatan laut pada angka yang ideal dan proporsional. Sedangkan Pengamat Militer Khairul Fahmi mengatakan bahwa modernisasi tidak hanya pada alutsista saja, tapi juga readyness dan peningkatan soft skill serta sumberdaya prajurit yang handal, mumpuni dan profesional. "Karena itu, anggaran pertahanan Indonesia perlu didorong hingga 1 persen dari Gross Domestic Product," kata Khairul Fahmi.

Sumut Foundation menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan. Mereka bahkan siap mengajukan permintaan klarifikasi resmi kepada Bupati, agar masyarakat memperoleh jawaban jelas. “Kami tidak ingin seleksi ini menjadi preseden buruk. Jika tidak dibenahi, publik akan semakin kehilangan kepercayaan pada pemerintah daerah,” tutup Andi.

 

( Red )

About The Author