Jakarta, Suarainetizen.com, 30 Juni 2026 — Pengamat Politik dan Kebijakan Publik sekaligus mahasiswa pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Muhammad Fadhil Abdur Rahim, menyoroti pembukaan kembali pendaftaran Program Magang Nasional (PMN) 2026 oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang akan dimulai 15 Juli mendatang.
Fadhil menilai program ini hadir di tengah persoalan struktural yang serius di pasar kerja Indonesia. Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik Februari 2025 yang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka lulusan diploma hingga doktor mencapai 6,23 persen, jauh di atas TPT nasional sebesar 4,76 persen.
“Gelar akademik yang selama ini dijanjikan sebagai tiket emas menuju kesejahteraan, dalam praktiknya justru menjadi salah satu kategori paling rentan terhadap pengangguran,” ujarnya dalam keterangan kepada Suarainetizen.com Selasa (30/6).
Ia juga mengingatkan temuan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI yang mencatat puluhan ribu lulusan sarjana dan pascasarjana masuk kategori discouraged worker, atau pencari kerja yang berhenti mencari karena kehilangan harapan.
Menurut Fadhil, perluasan kuota PMN 2026 dari 100 ribu menjadi 150 ribu peserta, dengan anggaran Rp4,2 triliun dan keterlibatan 8.800 perusahaan, patut diapresiasi sebagai respons atas kebutuhan jalur transisi kerja yang selama ini hilang. Ia menyebut pendekatan tiga batch pendaftaran sebagai strategi phased rollout yang lazim digunakan untuk memitigasi risiko kegagalan implementasi program berskala besar.
“Program magang berfungsi ganda: sebagai ruang akumulasi modal manusia melalui pelatihan langsung di tempat kerja, sekaligus sebagai mekanisme sinyal yang meyakinkan pemberi kerja bahwa kandidat telah teruji secara praktis, bukan sekadar berbekal ijazah,” jelasnya.
Fadhil turut mengapresiasi capaian PMN 2025, di mana sekitar 30 persen dari 100 ribu peserta langsung direkrut sebagai pegawai tetap setelah enam bulan magang, sementara 30 persen lainnya tengah menunggu panggilan kerja. Ia juga menilai positif perluasan akses bagi penyandang disabilitas yang baru pertama kali dilakukan secara eksplisit pada 2026.
Meski demikian, Fadhil mengingatkan agar pemerintah tidak cepat berpuas diri. Ia menekankan tiga catatan kritis: keberhasilan rasio konversi 30 persen belum tentu dapat direplikasi secara linier pada skala peserta yang jauh lebih besar, kesiapan aksesibilitas 8.800 perusahaan mitra bagi peserta disabilitas belum dijelaskan secara rinci, dan transparansi data jangka menengah menjadi kunci legitimasi program ke depan.
“Klaim keberhasilan tidak boleh berhenti pada angka-angka yang menyenangkan untuk dikutip dalam konferensi pers. Program ini harus terus diuji dan dibuka untuk pengawasan publik,” tegasnya.
Fadhil menutup pandangannya dengan menyebut PMN 2026 sebagai jembatan yang secara konsep tepat menjawab kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, namun keberhasilannya akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan.
More Stories
Pengamat Apresiasi Korlantas Polri, Zero ODOL Dinilai Kunci Menekan Fatalitas Kecelakaan
Ketua PP PMKRI Serukan Gerakan Anti-Anarkisme dalam Ruang Demokrasi
Mulai 10 Juni 2026 Pertamina Resmi Naikkan Harga Pertamax