JAKARTA | Suarainetizen.com – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyampaikan apresiasi terhadap keputusan pemerintah melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Organisasi kemahasiswaan tersebut menilai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola lembaga dan menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program strategis nasional.
Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah, mengatakan pergantian pimpinan di tubuh BGN menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk memastikan program-program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat berjalan secara profesional dan akuntabel.
“Kami mengapresiasi keputusan terkait pergantian Kepala BGN sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola dan penguatan kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” ujar Ahmad Jundi Khalifatullah dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, pengelolaan program yang menggunakan anggaran negara harus mengedepankan prinsip transparansi serta bebas dari praktik yang berpotensi merusak integritas pelayanan publik. Karena itu, PP KAMMI mendorong agar berbagai dugaan penyimpangan yang mencuat dalam pelaksanaan program pemerintah dapat ditindaklanjuti secara terbuka oleh pihak berwenang.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah dugaan praktik jual beli titik dalam pelaksanaan program. KAMMI menilai proses penegakan hukum perlu dilakukan secara profesional untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Kami mendukung penuh penuntasan kasus dugaan jual beli titik maupun bentuk penyalahgunaan kewenangan lainnya. Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif, tanpa pandang bulu, serta berorientasi pada pengungkapan fakta dan pemberian keadilan kepada masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, PP KAMMI berpandangan bahwa keberhasilan program strategis pemerintah tidak hanya bergantung pada besaran anggaran yang disediakan, tetapi juga ditentukan oleh kualitas kepemimpinan serta efektivitas sistem pengawasan yang diterapkan.
Oleh sebab itu, organisasi tersebut memandang pergantian pimpinan BGN dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lembaga, termasuk penguatan mekanisme pengawasan internal guna mencegah terjadinya penyimpangan di masa mendatang.
Selain itu, PP KAMMI mengajak masyarakat untuk turut mengawal proses perbaikan tata kelola pemerintahan secara konstruktif serta mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan jabatan di berbagai sektor pelayanan publik.
“Kami berharap kepemimpinan baru di BGN dapat menghadirkan tata kelola yang lebih baik, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Pada saat yang sama, proses hukum terhadap dugaan pelanggaran harus dituntaskan hingga terang benderang demi menjaga kepercayaan publik,” tutup Jundi.
More Stories
Digdaya Institute Soroti Pentingnya Perlindungan Privasi dalam Polemik Mama Yasinta
Kurban Presiden Pake APBN, LPPI : Tidak Melanggar UUD dan Sah
Puji Keberhasilan Dadan Hindayana Pimpin BGN, 16 Ribu Dapur MBG Sudah Bersertifikat Higiene