Saiful Chaniago Ingatkan Menko Yusril Tolak Atlet Israel Rugikan Nilai Kemanusiaan Prabowo

Ket : Saiful Chaniago

SuaraINetizen.Com – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang akan berlaga di Jakarta. Sikap ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil ketua umum DPP KNPI Saiful Chaniago menilai keputusan pemerintah Indonesia terhadap penolakan pemberian visa kepada Atlet Israel yang akan berkunjung ke Indonesia, sebagai bentuk pelanggaran hak kemanusiaan yang dimiliki warga Israel dan sangat merugikan nilai kemanusiaannya Presiden Prabowo dalam kehidupan Internasional. Menurutnya, seharusnya Menko Yusril Ihza Mahendra mengutamakan dan menjaga nilai kemanusiaannya Presiden Prabowo yang telah ditegaskan pada forum PBB waktu itu.

“Kami sangat menghormati dan mengapresiasi pidatonya presiden Prabowo pada forum sidang umum PBB waktu itu, tentunya pidato presiden Prabowo itu secara tegas telah menempatkan nilai kemanusiaan sebagai keutamaan dalam kehidupan internasional, maka dengan demikian Indonesia berkewajiban menghormati semua manusia di bumi apapun latar belakang permasalahannya” jelas pemimpin pemuda Indonesia saiful chaniago.

“Keputusan penolakan visa Atlet Israel yang akan berkunjung ke Indonesia akan berdampak luas secara internasional, karena penolakan visa Atlet Israel itu akan sangat kontraproduktif dengan sikap tegas tentang nilai kemanusiaannya Presiden Prabowo dalam forum sidang umum PBB waktu itu, dan tentu saja akan menurunkan derajat presiden Prabowo dalam pandangan kehidupan internasional” ucap Chaniago.

Ketua umum Pasukan Pro Prabowo (PASPROBO) Saiful Chaniago berharap keputusan pemerintah Indonesia terhadap penolakan pemberian visa kepada Atlet Israel, harus dipertimbangkan dan dikaji kembali secara serius dan sungguh-sungguh, agar kemudian apapun keputusan pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan kehidupan internasional tidak merugikan kredibilitas kemanusiaannya presiden Prabowo, dan tentu pemerintah Indonesia berkewajiban menjaga nilai terbaik eksistensi negara Indonesia yang telah didapatkan dari kerja kerasnya presiden Prabowo sejak dilantik sebagai presiden Indonesia, tutup pemimpin pemuda Indonesia saiful chaniago.

BACA JUGA:  Wujudkan Pertahanan Laut, Indonesia Maksimalkan Moderenisasi Alutsista Jakarta - LEMBAGA Kajian Geopolitik dan Pertahanan (Geodef Institute) menggelar diskusi ilmiah (Expert Discussion) bertema  Modernisasi Sistem Pertahanan Laut : Menjawab Tantangan Geopolitik dan Mewujudkan Postur Essential Force (MEF) di Jakarta, Selasa (25/11/25). Direktur Eksekutif Sahrir Rumluan mengatakan bahwa diskusi ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu strategis terkini dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional.  Menurut Sahrir, untuk memodernisasi sistem pertahanan laut strategis di Indonesia, membutuhkan peningkatan anggaran. "Karena itu, menjadi urgen peningkatan alutsita pertahanan laut untuk dimoderenisasi dan peningkatan anggaran terkait moderenisasi sistem pertahanan laut Indonesia itu sendiri. Jadi, Indonesia harus berupaya secara maksimal dalam konteks anggarannya sehingga Indonesia menjadi negara yang kuat dalam pertahanan laut secara komprehensif," kata Sahrir. Karena itu, Sahrir mengatakan Indonesia harus Mengukur Kesiapan Armada untuk mengevaluasi Capaian Minimum Essential Force (MEF). Menurut Sahrir, Geodef Institute bersama para expert berupaya maksimal menganalisis sejauh mana target MEF 2024 khususnya matra laut telah tercapai, membandingkannya dengan kekuatan dan kebijakan anggaran pertahanan laut negara-negara tetangga. "Selain, tentu saja berupaya merumuskan rekomendasi kebijakan anggaran pertahanan laut yang strategis untuk masa depan," kata Sahrir. Diskusi Geodef institute yang dipandu Gemah Putra ini menghadirkan pembicara : Pengamat Geopolitik Hendrajit, Pengamat Politik Fajrin Rumalutur dan Pengamat Militer Khairul Fahmi. Menurut Hendrajit, tantangan geopolitik Indonesia, masuk dalam katagori strategis dan kompleks. Karena itu, Indonesia melibatkan komponen bangsa, untuk bela negara dalam kerangka geopolitik. Pengamat Politik Fajrin Rumalutur menegaskan bahwa peningkatan modernisasi alutsista menjadi kebutuhan dalam penguatan kapasitas sistem pertahanan laut indonesia. "Politik anggaran pertahanan yang berbasis pada kebutuhan real dan tantangan di lapangan. Selain untuk meningkatkan kapasitas pertahanan laut kita juga mengantisipasi aktivitas non perang yang menyebabkan kerugian negara seperti praktik ilegal fishing, human traficking dan transaksi narkotika," kata Fajrin. Menurut Fajrin, pemerintah kiranya perlu menambah alokasi anggaran untuk Matra angkatan laut pada angka yang ideal dan proporsional. Sedangkan Pengamat Militer Khairul Fahmi mengatakan bahwa modernisasi tidak hanya pada alutsista saja, tapi juga readyness dan peningkatan soft skill serta sumberdaya prajurit yang handal, mumpuni dan profesional. "Karena itu, anggaran pertahanan Indonesia perlu didorong hingga 1 persen dari Gross Domestic Product," kata Khairul Fahmi.

 

 

About The Author