JAKARTA, Suarainetizen.com — Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi kebijakan pemerintah yang memperoleh tingkat persetujuan tertinggi dalam survei Digdaya Polling & Strategy. Temuan tersebut menunjukkan bahwa program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung cenderung mendapat respons paling kuat dari masyarakat.
Dalam survei yang dilakukan pada 22–31 Juli 2026 itu, CKG memperoleh tingkat persetujuan 89,7 persen. Posisi berikutnya ditempati Sekolah Rakyat dengan 80,6 persen, Makan Bergizi Gratis (MBG) 63,5 persen, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) 53,2 persen.
Survei melibatkan 1.200 responden yang dipilih melalui metode multistage random sampling. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error yang digunakan sekitar ±2,83 persen dengan asumsi simple random sampling.
Digdaya Polling & Strategy menyebut survei tersebut dilakukan untuk memotret persepsi masyarakat terhadap berbagai isu sosial, politik, ekonomi, kebijakan publik, sekaligus pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah.
Peneliti Digdaya Polling & Strategy, Fadhil Abdurrahim, mengatakan hasil survei memperlihatkan bahwa masyarakat memberikan dukungan paling kuat kepada program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.
«“Dukungan sebesar 89,7 persen terhadap Cek Kesehatan Gratis menunjukkan bahwa akses pemeriksaan kesehatan tanpa biaya telah menjadi kebutuhan mendasar masyarakat. Publik melihat pendekatan preventif melalui deteksi dini sebagai bentuk kehadiran negara yang konkret,” ujar Fadhil. Dalam keterangan Pers Rabu (26/8/2026).
CKG Jadi Program dengan Dukungan Tertinggi
Tingginya angka persetujuan terhadap CKG muncul di tengah perluasan cakupan program tersebut di berbagai wilayah Indonesia.
Berdasarkan data yang dicantumkan dalam materi survei, jumlah masyarakat yang telah mengikuti CKG meningkat dari 59,5 juta orang hingga 5 Juli 2026 menjadi 73,8 juta orang pada akhir Juli. Selanjutnya, pada 20 Agustus 2026, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menyebut jumlah peserta telah mencapai sekitar 82 juta orang.
Pemerintah menargetkan CKG dapat menjangkau 130,8 juta penduduk sepanjang 2026. Pelaksanaannya juga diperluas melalui sekolah, kantor, komunitas, hingga pusat pelatihan.
Menurut Fadhil, tingginya penerimaan tersebut menunjukkan masyarakat semakin melihat pemeriksaan kesehatan sebagai bagian penting dari upaya pencegahan penyakit, bukan semata-mata pengobatan setelah seseorang mengalami gangguan kesehatan.
Pemeriksaan seperti tekanan darah, gula darah, status gizi, kesehatan mata dan gigi, hingga skrining penyakit kronis diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui risiko kesehatan lebih awal.
Namun, tingginya persetujuan dalam survei tetap perlu diikuti dengan kualitas layanan di lapangan. Hasil pemeriksaan, misalnya, perlu mendapatkan tindak lanjut berupa pengobatan maupun rujukan ketika ditemukan persoalan kesehatan.
Sekolah Rakyat Mendapat Dukungan 80,6 Persen
Selain kesehatan, program pendidikan untuk keluarga kurang mampu juga memperoleh respons positif.
Sekolah Rakyat mencatat tingkat persetujuan 80,6 persen, atau menjadi program dengan dukungan tertinggi kedua dalam survei tersebut. Angka ini memperlihatkan kuatnya penerimaan terhadap gagasan pemerataan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Hingga peresmian pada 12 Januari 2026, pemerintah telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota. Program pendidikan gratis berasrama itu menampung 15.954 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan dukungan 2.218 guru serta 4.889 tenaga kependidikan.
Peserta didik diprioritaskan berasal dari keluarga desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Pemerintah juga menyiapkan penambahan 104 Sekolah Rakyat sepanjang 2026 dengan pelaksanaan secara bertahap.
Fadhil mengatakan program tersebut memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar menyediakan fasilitas pendidikan.
«“Sekolah Rakyat dipandang bukan sekadar pembangunan sekolah baru. Program ini membawa misi memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan, pemenuhan gizi, pembinaan karakter, tempat tinggal yang layak, serta pendampingan keluarga,” jelas Fadhil.»
Di sisi lain, keberhasilan program akan sangat bergantung pada mutu pendidikan, kualitas tenaga pendidik, pengelolaan asrama, serta kemampuan memastikan anak-anak yang masuk program dapat menyelesaikan pendidikan secara berkelanjutan.
MBG Didukung Mayoritas, tetapi Pengawasan Tetap Jadi Sorotan
Program Makan Bergizi Gratis memperoleh persetujuan 63,5 persen. Walaupun berada di bawah CKG dan Sekolah Rakyat, angka tersebut menunjukkan lebih dari separuh responden mendukung keberlanjutan kebijakan tersebut.
Pada awal 2026, MBG telah menjangkau 59,86 juta penerima manfaat per 20 Januari. Sasaran program mencakup peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pemerintah menargetkan cakupannya diperluas hingga 82,9 juta penerima.
Program ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat, tetapi juga diharapkan memberi dampak terhadap perekonomian daerah melalui pemanfaatan bahan pangan lokal dan keterlibatan petani, nelayan, peternak, koperasi, serta UMKM.
Fadhil menilai dukungan mayoritas tersebut harus berjalan beriringan dengan peningkatan pengawasan.
«“Dukungan mayoritas terhadap MBG menunjukkan masyarakat memahami pentingnya investasi gizi bagi kualitas sumber daya manusia. Namun, publik juga semakin kritis terhadap keamanan pangan, mutu menu, ketepatan sasaran, dan tata kelola dapur pelayanan,” kata Fadhil.»
Dengan cakupan penerima yang besar, tantangan MBG bukan hanya soal memperluas distribusi. Keamanan pangan, kualitas kandungan gizi, ketepatan data penerima, transparansi penggunaan anggaran, serta pengawasan terhadap dapur pelayanan menjadi faktor penting yang menentukan kepercayaan masyarakat.
KDMP Masih Memerlukan Pembuktian di Lapangan
Sementara itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memperoleh tingkat persetujuan 53,2 persen.
Angka tersebut masih menunjukkan dukungan mayoritas, tetapi selisihnya dengan program lain memperlihatkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap KDMP belum sekuat CKG maupun Sekolah Rakyat.
Pemerintah menargetkan pembentukan sekitar 80 ribu KDMP di seluruh Indonesia. Koperasi tersebut dirancang untuk memperpendek rantai distribusi, meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan pembiayaan, menyediakan sarana produksi serta pergudangan, sekaligus membuka pasar bagi produk dari desa.
Perkembangan pembentukan unit koperasi juga terus dikebut. Proyeksi pada Maret 2026 memperkirakan 20 ribu hingga 30 ribu unit dapat rampung pada pertengahan tahun. Sementara itu, perkembangan pada Juli hingga Agustus menyebut 30 ribu hingga 35 ribu unit ditargetkan siap beroperasi pada Agustus, dengan sasaran 60 ribu unit aktif pada akhir 2026 sebagai bagian dari target keseluruhan 80 ribu unit.
Fadhil menilai tingkat persetujuan terhadap KDMP harus dilihat sebagai modal awal sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk menunjukkan manfaat program secara konkret.
«“Masyarakat akan memberikan dukungan yang lebih kuat apabila koperasi telah benar-benar beroperasi, dikelola secara profesional, memiliki model bisnis yang sehat, serta memberikan manfaat ekonomi langsung. Sosialisasi penting, tetapi bukti manfaat jauh lebih menentukan,” tegasnya.»
Dukungan Publik Bukan Legitimasi Tanpa Syarat
Secara umum, survei Digdaya memperlihatkan pola yang cukup jelas: program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat memperoleh tingkat penerimaan lebih tinggi.
CKG berada di posisi teratas, kemudian Sekolah Rakyat, MBG, dan KDMP. Namun, angka persetujuan tersebut tidak semestinya dipandang sebagai tanda bahwa seluruh persoalan dalam pelaksanaan program telah selesai.
Sebaliknya, dukungan publik dapat menjadi modal bagi pemerintah sekaligus dorongan untuk memperbaiki pelaksanaan di lapangan.
CKG perlu memastikan masyarakat yang terindikasi memiliki masalah kesehatan memperoleh tindak lanjut. Sekolah Rakyat dituntut menjaga mutu pendidikan dan keberlanjutan peserta didik. MBG menghadapi kebutuhan pengawasan ketat terkait keamanan pangan, kualitas gizi, ketepatan sasaran, serta tata kelola. Adapun KDMP perlu membuktikan bahwa keberadaannya mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan.
Pada akhirnya, keberhasilan program prioritas pemerintah tidak cukup diukur melalui besarnya anggaran, jumlah fasilitas, maupun banyaknya penerima manfaat. Kualitas pelayanan, ketepatan sasaran, transparansi, pengawasan, dan dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat akan menjadi ukuran penting untuk mempertahankan kepercayaan publik. ( Red)
More Stories
OT Group Peduli Korban Gempa NTT, Bantuan Logistik Diserahkan kepada Menteri Agama
65 Ton Logistik Dikirim ke NTT Pagi ini, Digdaya Indonesia : Percepatan Penanganan Gempa Terus Meningkat
81 Tahun Indonesia: Saatnya Kembali Menemukan Ruang Bersama