JAKARTA | Suarainetizen.com — Peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia tidak semestinya berhenti pada upacara, pengibaran bendera, perlombaan, maupun berbagai kegiatan seremonial sepanjang Agustus. Momentum tersebut juga dapat menjadi ruang untuk melihat kembali perjalanan bangsa, termasuk tantangan menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan politik.
Menurut Nazmul Watan, salah satu persoalan yang semakin terasa dalam kehidupan publik adalah menyempitnya ruang bersama. Perbedaan pilihan politik kerap terbawa setelah kontestasi pemilu berakhir dan memengaruhi cara masyarakat melihat kelompok yang memiliki pandangan berbeda.
Kondisi itu semakin kompleks di ruang digital. Kritik terhadap pemerintah dapat dengan mudah dipersepsikan sebagai bentuk permusuhan, sementara dukungan terhadap kebijakan tertentu tidak jarang langsung dikaitkan dengan keberpihakan politik.
Padahal, Indonesia dibangun di atas keberagaman. Para pendiri bangsa datang dari latar belakang daerah, agama, organisasi, serta pemikiran politik yang beragam. Perbedaan pandangan tidak menghalangi mereka untuk menempatkan kepentingan Indonesia sebagai tujuan bersama.
Polarisasi Politik Tak Boleh Menjadi Warisan
Nazmul menilai perbedaan merupakan bagian penting dari demokrasi. Pemerintah membutuhkan kritik, masyarakat membutuhkan ruang menyampaikan aspirasi, sementara oposisi, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil memiliki peran untuk mengawasi sekaligus memberikan koreksi terhadap jalannya pemerintahan.
Persoalan muncul ketika perbedaan berubah menjadi ketidakpercayaan dan permusuhan antarkelompok.
“Polarisasi politik tidak boleh terus diwariskan dari satu pemilu menuju pemilu berikutnya,” ujar Nazmul dalam pandangannya mengenai kondisi kehidupan kebangsaan saat ini.
Menurut dia, energi masyarakat seharusnya tidak terus terserap untuk memperpanjang pertentangan politik yang sudah kehilangan konteks. Masih banyak persoalan yang membutuhkan perhatian bersama, mulai dari harga kebutuhan pokok, daya beli masyarakat, lapangan pekerjaan bagi generasi muda, kualitas pendidikan, ketimpangan pembangunan, korupsi, ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, hingga tantangan geopolitik.
Berbagai persoalan tersebut tidak membedakan latar belakang pilihan politik masyarakat. Karena itu, kepentingan nasional dinilai perlu kembali ditempatkan sebagai titik temu.
Kritik Bukan Bentuk Permusuhan
Sebagai bagian dari gerakan mahasiswa, Nazmul menegaskan pentingnya mempertahankan tradisi kritik terhadap kekuasaan. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberanian intelektual dan menyampaikan koreksi ketika terdapat kebijakan yang dinilai perlu diperbaiki.
Namun, kritik juga harus disertai kualitas gagasan.
Gerakan mahasiswa, kata dia, tidak cukup hanya menyatakan sebuah kebijakan keliru. Kritik perlu menjelaskan alasan kebijakan tersebut dianggap bermasalah, kelompok yang terdampak, serta alternatif yang dapat ditawarkan.
Di sisi lain, pemerintah juga dinilai perlu membangun keterbukaan terhadap suara yang berbeda. Perbedaan pendapat tidak otomatis menunjukkan permusuhan, sebagaimana demonstrasi tidak selalu dapat dimaknai sebagai kebencian terhadap pemerintah.
Kegelisahan yang disampaikan masyarakat bahkan dapat menjadi sinyal awal bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan sebelum berkembang menjadi lebih besar.
Karena itu, dialog menurut Nazmul seharusnya tidak hanya dilakukan ketika terjadi kegaduhan. Komunikasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat perlu menjadi bagian dari kebiasaan dalam kehidupan demokrasi.
Ruang tersebut dapat mempertemukan pemerintah, mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat, dunia usaha, media, tokoh agama, serta berbagai kelompok masyarakat lainnya.
Pertemuan tidak harus selalu menghasilkan kesepakatan. Yang lebih penting adalah adanya kesempatan untuk memahami alasan di balik perbedaan pandangan.
Indonesia Membutuhkan Ruang Bersama
Ruang bersama yang dimaksud bukanlah tempat untuk menghilangkan kritik atau memaksakan keseragaman pandangan. Sebaliknya, ruang tersebut dibutuhkan agar masyarakat dapat berbeda pendapat tanpa kehilangan rasa sebagai sesama warga negara.
Seseorang tetap dapat mengkritik pemerintah tanpa dianggap sebagai musuh negara. Pada saat yang sama, masyarakat juga berhak mengapresiasi kebijakan pemerintah yang dinilai baik tanpa kehilangan kebebasan untuk memberikan kritik terhadap kebijakan lainnya.
Menurut Nazmul, persoalan utama polarisasi bukan terletak pada perbedaan pilihan politik. Masalah menjadi lebih serius ketika masyarakat mulai kehilangan kemampuan untuk melihat pihak yang berbeda sebagai bagian dari bangsa yang sama.
Tantangan itu semakin besar di media sosial. Algoritma platform digital cenderung mempertemukan pengguna dengan pandangan yang sesuai dengan preferensinya. Jika tidak disikapi secara kritis, kondisi tersebut dapat membuat seseorang semakin yakin bahwa kelompoknya selalu benar, sementara pihak lain dianggap selalu keliru.
Ruang digital pun berisiko berubah menjadi arena untuk memenangkan perdebatan, bukan tempat mencari solusi.
Karena itu, generasi muda dinilai memiliki posisi penting dalam memutus pola tersebut. Anak muda tidak cukup hanya menjadi penonton atau konsumen dari kegaduhan politik, tetapi perlu mengambil peran sebagai penghasil gagasan yang menawarkan jalan keluar.
“Kritik harus tetap keras, tetapi gagasan harus lebih keras terdengar,” kata Nazmul.
Persatuan Nasional sebagai Titik Temu
Pertanyaan mengenai Indonesia seperti apa yang ingin diwariskan kepada generasi berikutnya, menurut Nazmul, dapat menjadi salah satu titik temu di tengah perbedaan.
Tujuan tersebut pada dasarnya memiliki banyak kesamaan: Indonesia yang memiliki ekonomi kuat, masyarakat sejahtera, hukum yang adil, demokrasi yang sehat, pendidikan berkualitas, serta kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda untuk berkembang.
Pencapaiannya tidak dapat dibebankan kepada satu kelompok.
Indonesia bukan hanya milik pemerintah, oposisi, partai politik, organisasi masyarakat, kelompok agama, daerah, maupun generasi tertentu. Indonesia merupakan rumah bersama seluruh warga negara.
Karena itu, pemerintah perlu bersedia mendengar kritik. Oposisi tidak harus menolak setiap kebijakan pemerintah. Masyarakat sipil perlu tetap kritis sekaligus menghadirkan alternatif. Mahasiswa harus menjaga independensi dan keberanian intelektual, sedangkan media memiliki tanggung jawab menjaga kualitas ruang publik.
Perbedaan posisi tetap merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kepentingan nasional semestinya menjadi garis yang mempertemukan berbagai kepentingan tersebut.
Kemerdekaan dan Kesediaan untuk Bersama
Momentum kemerdekaan setiap tahun sebenarnya menunjukkan bahwa ruang persatuan masih dimiliki bangsa Indonesia.
Ketika bencana terjadi, masyarakat tidak terlebih dahulu mempertanyakan pilihan politik orang yang membutuhkan pertolongan. Ketika atlet Indonesia bertanding membawa nama Merah Putih, dukungan tidak ditentukan oleh afiliasi politik. Begitu pula ketika lagu Indonesia Raya berkumandang, masyarakat berdiri dalam identitas yang sama sebagai bangsa Indonesia.
Menurut Nazmul, momen-momen tersebut menunjukkan bahwa persatuan tidak benar-benar hilang. Persatuan hanya kerap tertutup oleh kebisingan politik dan perdebatan sehari-hari.
Pada usia 81 tahun kemerdekaan, Indonesia dinilai membutuhkan lebih banyak jembatan daripada tembok, lebih banyak percakapan daripada prasangka, serta lebih banyak kolaborasi daripada kecurigaan.
Perbedaan tetap harus dipelihara sebagai bagian dari demokrasi. Mahasiswa harus kritis, pemerintah perlu terus diawasi, oposisi tetap memiliki fungsi, dan masyarakat sipil harus bebas menyampaikan suara.
Namun, seluruh perbedaan itu perlu ditempatkan dalam kesadaran bahwa Indonesia terlalu berharga jika energi bangsa terus habis dalam pertengkaran antarkelompok.
Para pendiri bangsa telah menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan dan pemikiran dapat dipertemukan ketika kepentingan Indonesia ditempatkan di atas kepentingan kelompok.
Kemerdekaan pada akhirnya bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga menyangkut kemampuan bangsa untuk menjaga persaudaraan di tengah keberagaman.
Indonesia boleh berbeda dalam menentukan cara membangun negeri. Masyarakat boleh berbeda dalam menilai pemerintah dan mengambil posisi politik. Namun, setelah perdebatan selesai, seluruh warga tetap memiliki rumah yang sama.
Rumah itu bernama Indonesia.
More Stories
HUT ke-81 RI, OT Group Serentak Gelar Upacara di Seluruh Indonesia
PP KAMMI Bagikan 810 Bendera Sambut HUT ke-81 RI, Ada Lomba dan MABIT
Gempa M 7,7 Guncang Nagekeo NTT, OT Peduli Salurkan Bantuan untuk 2.000 Pengungsi