Jakarta | Suarainetizen.com – Kasus polemik film Pesta Babi yang menyeret perempuan Papua bernama Mama Yasinta terus bergulir di publik usai ia melaporkan LBH Merauke ke Polda Metro Jaya terkait Perlindungan Data Pribadi.
Tidak sedikit netizen menganggap pelaporan tersebut terjadi dikarenakan ada tekanan dari pihak berkepentingan. Namun Direktur Eksekutif Digdaya Institute Afri Darmawan S.IP, M.Si mengimbau semua pihak untuk meletakkan duduk perkara ini dalam koridor yang jernih, proporsional, dan objektif.
Tokoh Pemuda asal Sumatra Utara ini menyatakan bahwa fenomena yang melibatkan Mama Yasinta tidak boleh sekadar dilihat dari riuh rendahnya opini di media sosial, melainkan harus dibedah melalui pendekatan yang komprehensif dari berbagai sudut pandang.
“Kami melihat adanya kecenderungan polarisasi opini yang terlalu cepat menyimpulkan tanpa melihat akar persoalan secara utuh. Dalam ruang publik yang sehat, polemik seperti ini harus didekati dengan kepala dingin dan objektivitas yang tinggi, bukan dengan sentimen sesaat,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta kepada Suarainetizen.com
Menurutnya, masyarakat harus melihat Mama Yasinta sebagai korban dari pembajakan hak privasi dan eksploitasi visual selama rentang waktu aksi 2024-2025.
Mama Yasinta baru mengetahui bahwa dirinya menjadi “bintang” dalam film tersebut secara tidak sengaja pada 8 April 2026 di Jayapura. Beliau terkejut mendapati wajahnya terpampang besar di baliho, poster, hingga rekaman video demonstrasi yang dimasukkan ke dalam adegan film tanpa pernah ada pembicaraan atau permintaan izin sejak awal produksi.
“Beliau langsung Mama Yasinta secara terbuka mengakui bahwa sama sekali tidak tahu menahu dijadikan film, ” tambahnya.
Afri juga menghimbau masyarakat sipil untuk memberikan solidaritas dan empati kepada tokoh perempuan tersebut. Sebab bisa saja kasus serupa menimpa warga lainnya.
“Publik harus melihat kasus ini secara objektif. Mama Yasinta merupakan korban dari kepentingan oknum tertentu, ” ujar Afri. ( ***)
More Stories
Kurban Presiden Pake APBN, LPPI : Tidak Melanggar UUD dan Sah
Puji Keberhasilan Dadan Hindayana Pimpin BGN, 16 Ribu Dapur MBG Sudah Bersertifikat Higiene
Program Polantas Menyapa dan Teknologi Digital Korlantas Polri Dinilai Tingkatkan Kepercayaan Publik