Ketua DPD GMNI Sumut: Pembangunan Huntara dan Infrastruktur Darurat Bukti Negara Hadir di Tengah Bencana

SuaraiNetizen.com, ‌Sumatera Utara — Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Sumatera Utara, Armando Sitompul, menilai langkah Presiden dalam menangani dampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan kehadiran negara yang nyata dan berpihak pada masyarakat terdampak.

“Dalam situasi bencana, kehadiran negara tidak diukur dari retorika, tetapi dari seberapa cepat dan konkret kebijakan dijalankan di lapangan. Dalam konteks ini, negara hadir,” ujar Armando dalam keterangannya kepada awak media, Jumat, (19/12/2025).

Ia menyoroti keputusan Presiden yang menginstruksikan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Berdasarkan data resmi pemerintah, negara menyiapkan puluhan ribu unit huntara di tiga provinsi terdampak sebagai solusi hunian layak agar masyarakat tidak berlarut-larut tinggal di pengungsian.

“Hunian sementara memberikan kepastian hidup bagi warga. Ini penting, terutama bagi keluarga, anak-anak, dan kelompok rentan yang membutuhkan rasa aman setelah bencana,” kata Armando.

Menurutnya, pembangunan huntara mencerminkan pendekatan penanganan bencana yang tidak berhenti pada fase darurat, tetapi berlanjut ke tahap pemulihan sosial. Dengan adanya huntara, masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas dasar sembari menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi hunian permanen.

Selain hunian, Armando juga menyoroti langkah cepat pemerintah dalam memulihkan konektivitas wilayah terdampak melalui pembangunan jembatan Bailey di sejumlah titik yang jembatannya rusak akibat banjir dan longsor. Infrastruktur darurat tersebut dinilai krusial untuk memastikan distribusi bantuan, akses layanan kesehatan, dan mobilitas warga kembali berjalan.

“Pemulihan infrastruktur seperti jembatan Bailey adalah fondasi penting agar roda kehidupan masyarakat tidak terhenti. Ini langkah teknis, tetapi dampaknya sangat dirasakan langsung,” ujarnya.

Armando menilai, kepemimpinan Presiden terlihat dari kuatnya koordinasi lintas sektor yang melibatkan BNPB, kementerian teknis, TNI–Polri, serta pemerintah daerah dalam satu kerangka penanganan bencana. Koordinasi ini memungkinkan percepatan pembangunan huntara dan infrastruktur darurat secara paralel.

Ia menegaskan bahwa masih terdapat tantangan dalam penanganan bencana berskala besar, namun upaya yang dilakukan pemerintah menunjukkan keseriusan dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

“Tidak ada penanganan bencana yang sepenuhnya sempurna. Tetapi ketika kita berbicara tentang kehadiran negara, pembangunan huntara dan infrastruktur darurat ini adalah bukti bahwa negara bekerja dan hadir bersama masyarakat di masa paling sulit,” pungkas Armando Sitompul.***