SPN Apresiasi Kapolri Benahi Internal Polri, Perkuat Profesionalisme dan Kedekatan dengan Masyarakat

Jakarta – Koordinator Nasional Sahabat Polisi Nusantara (SPN), Nasky Putra Tandjung, menyampaikan dukungan penuh dan apresiasi terhadap langkah pembenahan internal serta penegakan disiplin dan hukum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Menurut Nasky, komitmen pembenahan institusi atau yang kerap disebut sebagai langkah “bersih-bersih internal” merupakan bagian penting dari agenda reformasi dan transformasi Polri. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat integritas kelembagaan, meningkatkan profesionalisme personel, menjaga marwah institusi, serta memelihara dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

“Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), kami memandang pembenahan internal Polri harus didukung melalui partisipasi dan pengawasan publik yang konstruktif. Institusi kepolisian yang sehat, profesional, berintegritas, dan akuntabel merupakan salah satu prasyarat penting bagi terwujudnya supremasi hukum, stabilitas keamanan, serta perlindungan hak-hak masyarakat,” ujar Nasky dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (10/11/2026).

Nasky, alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta, menegaskan bahwa berbagai persoalan dan kasus yang melibatkan oknum maupun personel internal kepolisian harus dijadikan momentum evaluasi sekaligus titik balik untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Ia menilai, kepercayaan publik merupakan modal sosial dan institusional yang sangat penting bagi Polri dalam menjalankan fungsi kepolisian. Oleh karena itu, kepercayaan tersebut tidak cukup dibangun melalui komunikasi kelembagaan, tetapi harus diwujudkan melalui konsistensi tindakan, keteladanan kepemimpinan, kualitas pelayanan publik, serta penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

“Pada prinsipnya, kami mendukung penuh upaya pembenahan internal Polri secara menyeluruh. Tidak boleh ada toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan abuse of power, pelanggaran disiplin, maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum. Setiap pelanggaran harus diproses secara objektif dan proporsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa diskriminasi terhadap siapa pun,” tegasnya.

Penegakan Hukum dan Prinsip Equality Before the Law

Lebih lanjut, Nasky menilai bahwa agenda bersih-bersih internal harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum yang konsisten, profesional, transparan, dan akuntabel.

Setiap perkara yang melibatkan personel kepolisian harus ditangani berdasarkan fakta, alat bukti yang sah, prosedur hukum, serta prinsip praduga tidak bersalah. Proses penanganannya juga perlu mengungkap secara komprehensif rangkaian peristiwa, peran masing-masing pihak, dan kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila didukung bukti yang cukup.

“Pembenahan internal tidak boleh berhenti pada penindakan terhadap individu. Lebih dari itu, harus menyentuh aspek sistemik, mulai dari penguatan pengawasan internal, pembinaan sumber daya manusia, evaluasi tata kelola organisasi, transparansi pelayanan, hingga mekanisme pertanggungjawaban kelembagaan,” jelasnya.

Ia menambahkan, prinsip equality before the law atau persamaan setiap warga negara di hadapan hukum harus menjadi landasan utama. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa maupun kekebalan hukum karena jabatan, pangkat, kedudukan, ataupun latar belakangnya.

“Supremasi hukum harus berlaku bagi semua. Siapa pun yang berdasarkan proses hukum terbukti melakukan pelanggaran wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebaliknya, setiap orang juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dan proses peradilan yang adil,” ungkap Nasky.

Transformasi Polri dan Penguatan Kepercayaan Publik

Dalam perspektif kebijakan publik, Nasky berpandangan bahwa transformasi Polri perlu diarahkan pada penguatan tata kelola kelembagaan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat (public-oriented policing).

Menurutnya, terdapat sejumlah aspek fundamental yang perlu terus diperkuat, antara lain integritas dan profesionalisme personel, efektivitas pengawasan internal, transparansi penegakan hukum, akuntabilitas penggunaan kewenangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pendekatan kepolisian yang humanis dan berkeadilan.

Ia menilai keberhasilan transformasi Polri semestinya tidak hanya diukur melalui capaian operasional dan penanganan perkara, tetapi juga melalui indikator yang dapat dirasakan langsung masyarakat, seperti kepastian hukum, kecepatan pelayanan, perlindungan terhadap masyarakat, responsivitas aparat, serta meningkatnya kepercayaan publik.

“Reformasi institusi harus menghasilkan perubahan yang terukur dan berkelanjutan. Integritas bukan sekadar slogan, profesionalisme bukan hanya tuntutan organisasi, dan kepercayaan publik bukan sesuatu yang dapat diminta begitu saja. Semuanya harus dibangun melalui konsistensi perilaku, ketegasan terhadap pelanggaran, dan pelayanan yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” paparnya.

Nasky juga menekankan pentingnya implementasi prinsip Polisi Bersama Masyarakat secara substantif dalam seluruh lini organisasi, sehingga nilai-nilai tersebut tercermin dalam pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, penegakan hukum, dan interaksi personel dengan masyarakat.

Dukungan Masyarakat Sipil Harus Sejalan dengan Pengawasan Konstruktif

Oleh karena itu, Nasky mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan ruang kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya baik dalam proses penyelidikan dan penyidikan secara profesional sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat yang sama, masyarakat tetap memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi kontrol sosial melalui kritik yang objektif, berbasis fakta, serta disampaikan secara bertanggung jawab.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, spekulasi, maupun narasi provokatif yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memperkeruh situasi.

“Kepercayaan publik tidak berarti menghilangkan fungsi pengawasan masyarakat. Sebaliknya, dukungan dan kontrol sosial harus berjalan beriringan. Kita perlu memberikan kesempatan kepada institusi penegak hukum untuk bekerja secara profesional, sekaligus memastikan seluruh prosesnya berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Tribrata, Catur Prasetya, dan Semangat Polisi Bersama Masyarakat

Menutup pernyataannya, Nasky menegaskan bahwa Sahabat Polisi Nusantara (SPN) mendukung agenda pembenahan dan transformasi Polri yang berorientasi pada penguatan integritas, profesionalisme, supremasi hukum, serta perlindungan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Ia berharap langkah pembenahan yang dijalankan di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dapat dilaksanakan secara konsisten, menyeluruh, dan berkelanjutan, dengan mengedepankan prinsip right man on the right place, keteladanan kepemimpinan, serta komitmen terhadap nilai-nilai konstitusi.

Menurutnya, nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya harus senantiasa menjadi landasan moral dan profesional setiap anggota Polri. Hal tersebut juga perlu berjalan selaras dengan semangat “Polisi Bersama Masyarakat”.

“Esensi Polisi Bersama Masyarakat harus diwujudkan melalui perilaku personel yang humanis, kualitas pelayanan publik, kepatuhan terhadap hukum, serta keberanian melakukan pembenahan apabila ditemukan penyimpangan. Dengan demikian, kehadiran Polri benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.

Pada akhirnya, Polri yang kuat bukan semata-mata diukur dari kewenangan dan kekuatan organisasinya, melainkan dari integritas, profesionalisme, keadilan, dan kemampuan institusi dalam memperoleh serta menjaga kepercayaan masyarakat. “Semangat Polisi Bersama Masyarakat harus terus diwujudkan melalui pengabdian nyata demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), tegaknya supremasi hukum, dan terjaganya persatuan nasional,” pungkasnya.

About The Author