Maret 3, 2026

Pemuda Bergerak: Kejari Kota Bekasi Gandeng KNPI dalam Peringatan Hari Anti Korupsi 2025

redaksi 3 bulan ago 2 min read

SuaraiNetizen.com, KOTA BEKASI — Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Kota Bekasi berlangsung dengan nuansa kolaboratif setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi menggandeng DPD KNPI Kota Bekasi dalam sebuah forum diskusi terbuka, Selasa (9/12/2025). Agenda edukatif tersebut digelar di Aula Lantai 5 Kantor Kejari Kota Bekasi, Jalan Pramuka.

Kepala Kejari Kota Bekasi, Dr. Sulvia Triana Hapsari, S.H., M.Hum., hadir bersama jajaran struktural, termasuk Kasi Pidsus Haryono, S.H.,M.H., dan Kasi Intel Ryan Anugrah, S.H. Dari unsur kepemudaan, tampak hadir Ketua MPI KNPI M. Syamsul Martha Nugraha, Ketua DPD KNPI M. Syahril Mubarok, Sekretaris Rendy Sudrajat, Bendahara Septian Dwi Cahyo, serta para ketua bidang.

Dalam forum tersebut, Ketua DPD KNPI Kota Bekasi, Syahril Mubarok, menekankan bahwa isu antikorupsi bukan hanya menjadi domain aparat, tetapi juga ruang penting bagi generasi muda untuk berperan aktif.

“Pemuda adalah bagian dari kontrol sosial. Di momen Hakordia ini, kami ingin memastikan bahwa anak muda berani bersuara dan terlibat dalam upaya pencegahan korupsi,” ujar Syahril.

 

Syahril juga mengapresiasi langkah Kejari yang membuka pintu dialog dengan organisasi kepemudaan. Menurutnya, forum seperti ini jarang dilakukan dan menunjukkan komitmen Kejari dalam membangun ekosistem pemerintahan yang lebih transparan.

Sementara itu, jajaran Kejari Kota Bekasi menyampaikan penghargaan atas dukungan dan kemitraan KNPI. Kejari menilai bahwa membangun kesadaran antikorupsi sejak usia muda merupakan langkah strategis untuk mencegah praktik-praktik penyimpangan di masa depan.

Pada sesi utama, Kasi Pidsus dan Kasi Intel memaparkan sejumlah poin mengenai pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru mulai 2 Januari 2026, termasuk perubahan-perubahan yang berpengaruh pada mekanisme penanganan tindak pidana korupsi.

BACA JUGA:  Wujudkan Pertahanan Laut, Indonesia Maksimalkan Moderenisasi Alutsista Jakarta - LEMBAGA Kajian Geopolitik dan Pertahanan (Geodef Institute) menggelar diskusi ilmiah (Expert Discussion) bertema  Modernisasi Sistem Pertahanan Laut : Menjawab Tantangan Geopolitik dan Mewujudkan Postur Essential Force (MEF) di Jakarta, Selasa (25/11/25). Direktur Eksekutif Sahrir Rumluan mengatakan bahwa diskusi ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu strategis terkini dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional.  Menurut Sahrir, untuk memodernisasi sistem pertahanan laut strategis di Indonesia, membutuhkan peningkatan anggaran. "Karena itu, menjadi urgen peningkatan alutsita pertahanan laut untuk dimoderenisasi dan peningkatan anggaran terkait moderenisasi sistem pertahanan laut Indonesia itu sendiri. Jadi, Indonesia harus berupaya secara maksimal dalam konteks anggarannya sehingga Indonesia menjadi negara yang kuat dalam pertahanan laut secara komprehensif," kata Sahrir. Karena itu, Sahrir mengatakan Indonesia harus Mengukur Kesiapan Armada untuk mengevaluasi Capaian Minimum Essential Force (MEF). Menurut Sahrir, Geodef Institute bersama para expert berupaya maksimal menganalisis sejauh mana target MEF 2024 khususnya matra laut telah tercapai, membandingkannya dengan kekuatan dan kebijakan anggaran pertahanan laut negara-negara tetangga. "Selain, tentu saja berupaya merumuskan rekomendasi kebijakan anggaran pertahanan laut yang strategis untuk masa depan," kata Sahrir. Diskusi Geodef institute yang dipandu Gemah Putra ini menghadirkan pembicara : Pengamat Geopolitik Hendrajit, Pengamat Politik Fajrin Rumalutur dan Pengamat Militer Khairul Fahmi. Menurut Hendrajit, tantangan geopolitik Indonesia, masuk dalam katagori strategis dan kompleks. Karena itu, Indonesia melibatkan komponen bangsa, untuk bela negara dalam kerangka geopolitik. Pengamat Politik Fajrin Rumalutur menegaskan bahwa peningkatan modernisasi alutsista menjadi kebutuhan dalam penguatan kapasitas sistem pertahanan laut indonesia. "Politik anggaran pertahanan yang berbasis pada kebutuhan real dan tantangan di lapangan. Selain untuk meningkatkan kapasitas pertahanan laut kita juga mengantisipasi aktivitas non perang yang menyebabkan kerugian negara seperti praktik ilegal fishing, human traficking dan transaksi narkotika," kata Fajrin. Menurut Fajrin, pemerintah kiranya perlu menambah alokasi anggaran untuk Matra angkatan laut pada angka yang ideal dan proporsional. Sedangkan Pengamat Militer Khairul Fahmi mengatakan bahwa modernisasi tidak hanya pada alutsista saja, tapi juga readyness dan peningkatan soft skill serta sumberdaya prajurit yang handal, mumpuni dan profesional. "Karena itu, anggaran pertahanan Indonesia perlu didorong hingga 1 persen dari Gross Domestic Product," kata Khairul Fahmi.

Diskusi ditutup dengan sesi tanya jawab terbuka, di mana KNPI dan Kejari membahas peluang kerja sama lanjutan dalam penguatan literasi hukum serta peran pemuda dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

About The Author

redaksi

See author's posts

Post Views: 95
Tags:

More Stories

1 min read

Bersama Warga, TNI Bangun Ketahanan Pangan

4 jam ago redaksi
3 min read

Dukung Program Hilirisasi Perkebunan, Dandim 1310/Bitung Ikut Tanam Kelapa

4 jam ago redaksi
1 min read

Batalyon C Pelopor Rampungkan Juz 15 Ramadan

14 jam ago sapto

Kata Netizen

1 min read

Bersama Warga, TNI Bangun Ketahanan Pangan

4 jam ago redaksi
3 min read

Dukung Program Hilirisasi Perkebunan, Dandim 1310/Bitung Ikut Tanam Kelapa

4 jam ago redaksi
1 min read

Batalyon C Pelopor Rampungkan Juz 15 Ramadan

14 jam ago sapto
1 min read

Gegana Brimob Jadikan Ramadan Momentum Introspeksi

14 jam ago sapto