KMPPI Desak Presiden Pecat Menteri PU Dody Hanggodo, Soroti Rotasi ASN dan Sewa Private Jet ke Semarang, Bali dan Lombok

SuaraInetizen.com, JAKARTA – Komunitas Mahasiswa Peduli Pembangunan Indonesia (KMPPI) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Tuntutan itu disuarakan dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Koordinator Lapangan KMPPI, Benny HF, menilai Menteri Dody membuat kegaduhan besar di internal kementerian karena merotasi 570 aparatur sipil negara (ASN), menonjobkan 40 pejabat eselon II dan III, serta mempensiunkan lima pejabat eselon I. Langkah tersebut disebutnya arogan dan tidak aspiratif.

“Belum genap tiga bulan menjabat, Menteri PU sudah menimbulkan kegaduhan luar biasa. Rotasi pejabat yang mendadak jelas mengganggu kondusivitas dan kinerja pembangunan infrastruktur,” kata Benny dalam orasinya.

Ia menyebut pejabat tinggi yang terdampak rotasi antara lain Sekjen Kementerian PU, Inspektur Jenderal, Dirjen SDA, Dirjen Bina Konstruksi, hingga Kepala BPSDM. Menurutnya, kondisi ini memicu ketidakpercayaan internal terhadap pimpinan.

Selain soal rotasi, KMPPI juga menyoroti dugaan pemborosan anggaran. Benny mengungkapkan, Menteri Dody menggunakan jet pribadi untuk perjalanan dinas ke Semarang, Bali, dan Lombok, padahal aturan cukup menggunakan kelas bisnis pesawat komersial.

“Di saat negara mengalami defisit Rp321,6 triliun per Agustus, Menteri PU justru menghamburkan anggaran. Ini bentuk pemborosan yang tidak bisa ditolerir,” ujarnya.

KMPPI juga menuding adanya cawe-cawe proyek di Jawa Tengah yang melibatkan keluarga Menteri Dody. Bahkan, mereka menduga ada permintaan fee proyek sebesar 12 persen kepada pihak swasta dan BUMN.

“Untuk itu kami mendesak kepada Bapak Presiden untuk segera mengambil Langkah-langkah strategis, dalam menyelamatkan bangsa dan negara ini. Khusunya, di dalam Kementerian PU yang memerlukan perhatian khusus,” tandasnya.

Berikut beberapa poin-poin penting tuntutan Komunitas Mahasiswa Peduli Pembangunan Indonesia (KMPPI):

1. Stop Intimidasi dam Intervensi Proyek, Menolak adanya intervensi dan intimidasi ke beberapa Kepala Balai, agar memenangkan pihak tertentu dalam proyek pembangunan. Dimana diduga melibatkan pihak keluarga dalam proyek yang berada di Provinsi Jawa Tengah, pada satker Pemeliharaan Jaringan Sumberdaya Air di salah satu BBWS.

2. Stop Politisasi terhadap pejabat struktural dan ASN, yang ada di Kementerian PU. Dimana harus ada pemulihan nama baik dan jabatan mereka kembali. Sebab, hal ini berdampak pada kinerja operasional Kementerian PU secara menyeluruh.

3. Stop Pemborosan Uang Negara. Negara dalam kondisi defisit dan memerlukan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Eeharusnya pejabat mampu menahan diri dan tidak memboroskan anggaran, Diduga Menteri PU menggunankan private Jet yang disewa untuk kegiatan ke Semarang, Bali dan Lombok, sedangkan negara saat ini defisit.

4. Tidak Harmonis, adanya ketidak harmonisasi terhadap beberapa Dirjen yang berdampak pada berjalannya kegiatan pembangunan.

5. Meminta kepada Presiden Prabowo untuk memecat Menteri PU yang sering membuat gaduh dalam waktu secepat cepatnya. Mengingat program strategis nasional membutuhkan orang yang kredibel dan mampu berkerjasama dengan bawahannya.

“Kami Mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam KMPPI mendesak dan meminta Presiden Prabowo untuk membantu ASN yang terintimidasi oleh Menteri PU. Dimana mengembalikan dan memulihkan nama baik mereka, serta menghentikan kriminalisasi ASN. Kemudian segera berhentikan atau pecat Menteri PU sesegera mungkin demi stabilitas di Kementerian PU,” pungkas Benny dalam orasinya dihadapan peserta aksi unjuk rasa.

About The Author