Puji Sikap Kesatria dan Langkah Tegas Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, Pengamat Serukan Elemen Masyarakat Bersatu Jaga Keutuhan NKRI

Jakarta – Analis politik sekaligus pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung, memberikan apresiasi setingggi tingginya atas sikap negarawan dengan segala kerendahan hatinya Kapolri, Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri secara kesatria menyampaikan ucapan meminta maaf sedalam-dalamnya kepada publik, terkhusus kepada keluarga korban dengan mendatangi secara langsung akibat ulah oknum anggotanya yang melindas seorang pengendara ojol hingga meninggal dunia.

“Oleh karena itu, Founder Nasky Milenal Center menilai, Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri sebagai pimpinan institusi kepolisian sudah bersikap aspiratif, responsif, tegas dan bertanggung jawab pada publik, terkhususnya pada keluarga korban,” katanya.

Kami juga memuji sikap tegas Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo langsung perintahkan Kadiv Propam dan Kapolda Metro Jaya untuk mengusut tuntas serta menindaklanjuti dan lakukan langkah tegas terhadap oknum anggotanya yang terlibat peristiwa tersebut secara objektif, berkeadilan dan transparan pada publik.

“Konsistensi adalah kunci, Publik mendukung penuh dan meyakini Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri berkomitmen terus menjaga pelayanan publik yang presisi, sehingga masyarakat merasakan kehadiran Polri bukan sebagai kekuasaan, tetapi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat,” ujar Nasky dalam wawancara nya kepada wartawan, di Jakarta, pada Jum’at (28/8/2025).

“Publik meyakini, Kepolisian Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sangat terbuka dalam menerima semua saran, kritikan dari semua pihak yang sifatnya membangun,” sambungnya.

Namun, Publik sangat menyesalkan ada narasi-narasi provokasi, opini tedensius dan framing negatif yang ditujukan pada Bapak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri belakangan ini di berbagai platform media sosial (medsos) maupun media massa lainnya sengaja dibangun dan di orkestrasi sedemikian rupa oleh sekelompok pihak untuk menjatuhkan reputasi, integritas, prestasi dedikasi dan kapasitasnya sebagai pelayan rakyat dan pejabat publik.

“Oleh karena itu, Mari kita dukung penuh Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam mengawasi sesuai dengan prosedur dan aturan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” jelasnya.

Pemberitaan tanpa disertai data dan bukti yang kredibel dan autentik adalah sebuah bentuk penghakiman sepihak. Di sisi lain, Ia meminta untuk menghentikan narasi sesat dan framing jahat terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya. ‎“Lebih lanjut, Ia melihat narasi yang dibangun sangat tendensius, tak objektif dan kontruktif. Ia menduga ada pihak tertentu yang bertujuan ingin merusak citra positif, profesionalitas dan integritas Kapolri dan Kapolda Metro Jaya sebagai pelayan rakyat dan pejabat publik,” tambahnya.

‎“Stop narasi sesat dan framing jahat untuk mendiskreditkan siapa pun, termasuk Kapolri dan Kapolda Metro Jaya. Kegaduhan akibat pembelokan fakta sangat merugikan masyarakat. Hanya kecurigaan dan sesat pikir atau salah tuduh yang akan diperoleh, alih-alih mendapatkan kebenaran serta keadilan. “Maka dari itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat jangan mudah terprovokasi atas penggiringan opini dan informasi yang belum jelas data dan bukti autentik nya,” ungkapnya.

Selanjutnya, Ia menegaskan, bahwa setiap aksi damai adalah ujian kedewasaan berdemokrasi di Indonesia. Aksi apapun bentuknya harus berlangsung tertib, aman dan tanpa kekerasan. Setiap bentuk provokasi, penunggangan isu, atau tindakan anarkis adalah pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip nila-nilai demokrasi dan supremasi hukum.

“Lebih jauh lagi, Nasky juga menguraikan, aksi unjuk rasa adalah hak konstitusional yang dijamin UUD 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, dan berbagai instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Namun, hak itu akan kehilangan legitimasinya bila berubah menjadi panggung kekerasan. Karena itu, kami mengingatkan ruang aksi damai adalah milik rakyat yang beradab, bukan milik provokator,” lanjutnya.

Kami menolak keras keterlibatan kelompok atau individu yang membawa agenda kekerasan atau tindakan provokatif, baik dari dalam maupun luar massa aksi. Publik mendesak aparat keamanan untuk bertindak profesional, tidak represif dan menjamin keamanan seluruh peserta aksi damai, sekaligus menindak tegas pihak yang memicu kericuhan.

“Intinya kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat tetap tersalurkan dengan baik, tetapi yang melanggar hukum tetap ditindak tegas. “Oleh karena itu, Kami mengajak seluruh peserta aksi dan elemen masyarakat untuk mematuhi aturan hukum, menjaga disiplin dan menghormati hak-hak warga lainnya, termasuk menjaga fasilitas umum dan ketertiban lalu lintas,” imbuhnya.

Selain itu, Nasky, Alumni Indef school of political economy Jakarta, Mengajak semua pihak untuk bersatu kembali dalam semangat gotong royong dalam membangun Indonesia ke depan.

“Kita harus bersatu padu dalam upaya membangun negeri ini menjadi lebih baik, maju dan sejahtera. “Bhinneka Tunggal Ika” Mari tinggalkan perbedaan dan bersatu dalam kerja keras untuk Indonesia maju, berdaulat, adil danmakmur,” tegasnya.

Menurutnya, Semua komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, maka bangsa Indonesia akan semakin kokoh dan tidak mudah digoyahkan oleh siapapun. “Persatuan dan kesatuan merupakan benteng utama bangsa yang harus tetap dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Diakhir keterangannya, Kami mengingatkan, Bahwa demokrasi kita bukan meniru mentah-mentah dari luar, tapi berakar pada nilai luhur dan budaya bangsa yang diwariskan para pendiri bangsa (founding father). Dengan semangat persatuan dan kesatuan, Indonesia akan mampu menghadapi tantangan dinamika sosial-politik global.

Sementara itu, Kami kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terpancing provokasi serta tetap mengedepankan akal sehat dan fakta yang valid. Menurutnya, kritik adalah hal wajar dalam demokrasi, namun harus disampaikan dengan data dan argumentasi yang benar.

“Kami pun mengingatkan elemen masyarakat agar tidak mudah terpengaruh kabar bohong maupun provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Demokrasi sejati hanya bisa berdiri di atas kebenaran,” tutupnya. (red)

About The Author