Suara Inetizen

suarainetizen.com

8 Sikap Forum Pemuda Islam untuk Pemerintah Prabowo, Asta Cita Diminta Segera Direalisasikan

JAKARTA |Suarainetizen.com — Forum Organisasi Pemuda Islam Nasional menyampaikan delapan pernyataan sikap kebangsaan bertepatan dengan momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Mereka mendorong pemerintah agar Asta Cita yang menjadi arah pembangunan nasional dapat segera diwujudkan melalui kebijakan dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan di Jakarta, Rabu (26/8/2026), sebagai bentuk tanggung jawab moral, keagamaan, dan kebangsaan organisasi pemuda Islam dalam menyikapi berbagai persoalan nasional.

Forum ini terdiri atas Pemuda Muslimin Indonesia, Pemuda Al-Irsyad, Generasi Muda Mathla’ul Anwar, Pemuda Hidayatullah, dan Barisan Muda Al-Ittihadiyah.

Dalam pernyataannya, forum menilai cita-cita kemerdekaan untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, berdaulat, dan sejahtera belum sepenuhnya dirasakan seluruh rakyat.

Sejumlah persoalan yang mereka soroti antara lain penegakan hukum, ketimpangan pendidikan dan ekonomi, konflik agraria, pengelolaan sumber daya alam, persoalan yang dinilai berdampak terhadap generasi muda, serta kedaulatan pangan.

Forum juga menyinggung Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diarahkan untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Menurut mereka, agenda tersebut perlu diwujudkan secara konkret melalui kebijakan, anggaran, pelaksanaan, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

“Namun Tidak boleh berhenti sebagai janji, slogan politik, atau dokumen perencanaan pembangunan. Seluruh program tersebut harus segera diwujudkan melalui kebijakan, anggaran, tindakan, serta hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat.”

Delapan Pernyataan Sikap

Sebagai bentuk tanggung jawab kebangsaan, Forum Organisasi Pemuda Islam Nasional menyampaikan delapan sikap.

Pertama, forum mendesak aparat penegak hukum, termasuk TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, KPK, dan aparat terkait lainnya, menjalankan tugas secara profesional dalam menegakkan hukum agar masyarakat memperoleh rasa aman dan keadilan.

Kedua, mereka mendukung kebebasan berekspresi serta penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi. Namun, forum mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan baik dan tetap menjaga kondusivitas.

BACA JUGA:  Pangdam Kasuari Hut 80 Kemerdekaan :TNI Prima, Garda Terdepan Dukung Astacita dan Wujudkan Kesejahteraan Rakyat

Ketiga, forum mendesak Pemerintah Pusat dan DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang yang mereka sebut berkaitan dengan pelarangan dan pencegahan LGBTQ.

Keempat, mereka meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap kejahatan judi online serta menertibkan pinjaman online ilegal.

Kelima, forum mendukung reformasi agraria yang dinilai dapat memberikan jaminan hak atas tanah bagi masyarakat serta memperkuat keadilan bagi petani.

Keenam, mereka mendorong para pihak mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara transparan dan berkelanjutan.

Ketujuh, pemerintah didesak segera melakukan reformasi pendidikan nasional.

Kedelapan, forum menyerukan terwujudnya kedaulatan pangan nasional yang terbebas dari praktik mafia pangan.

Melalui delapan sikap tersebut, forum menegaskan pentingnya pelaksanaan agenda pembangunan yang tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi juga dapat diukur dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

“ASTA CITA HARUS DIREALISASIKAN, BUKAN SEKADAR DIJANJIKAN.”

Pernyataan tersebut ditutup dengan seruan:

“PEMUDA BERSATU, RAKYAT BERDAULAT, INDONESIA BERMARTABAT.”

Pernyataan sikap itu ditandatangani lima perwakilan organisasi pada 26 Agustus 2026, yakni Habib Fathan Ibrahim selaku Ketua Harian PB Pemuda Muslimin Indonesia, Sami Muhamad selaku Ketum PB Pemuda Al-Irsyad, Ahmad Nawawi selaku Ketum DPP Generasi Muda Mathla’ul Anwar, Haniffudin Chaniago selaku Ketum PP Pemuda Hidayatullah, dan Berry Kurniawan dari DPP Barisan Muda Al-Ittihadiyah. ( red)

About The Author