Ketua PP PMKRI Serukan Gerakan Anti-Anarkisme dalam Ruang Demokrasi

Ket. Dok. Katoliktimes.com

Jakarta, Suarainetizen.com – Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas Periode 2024-2026, Susana Florika Marianti Kandaimu, menyerukan pentingnya membangun gerakan anti-anarkisme dalam ruang demokrasi sebagai wujud kedewasaan berdemokrasi dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Menurutnya, demokrasi harus menjadi ruang yang sehat bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, masukan, dan tuntutan kepada pemerintah tanpa diwarnai tindakan kekerasan maupun perusakan fasilitas publik.

Susana menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak demokrasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan wajib dijamin oleh negara. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan mengedepankan ketertiban umum.

“Penyampaian aspirasi adalah hak demokrasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan harus dijamin oleh negara. Masyarakat berhak menyampaikan kritik, pendapat, dan tuntutannya terhadap berbagai kebijakan publik. Namun, hak tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan cara-cara yang damai, beradab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,” ujar Susana Dalam Keterangan di Jakarta Jum’at (12/6/2026).

Ia menilai bahwa berbagai persoalan yang saat ini menjadi perhatian publik, mulai dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kelangkaan dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga melemahnya nilai tukar rupiah, merupakan isu yang sah untuk disuarakan oleh masyarakat. Dalam negara demokrasi, kritik dan tuntutan publik merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Karena itu, Susana mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dan responsif terhadap berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat serta memberikan penjelasan yang transparan terhadap berbagai kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat.

BACA JUGA:  MPHI Gandeng Akademisi dan Komunitas Nasional Perkuat Gagasan Hutan Organik di Puncak Bogor

“Pemerintah harus responsif terhadap setiap aspirasi dan tuntutan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perbaikan kebijakan publik seperti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, kelangkaan dan kenaikan harga BBM, serta melemahnya nilai tukar rupiah. Aspirasi masyarakat tidak boleh diabaikan, karena di dalamnya terdapat harapan dan kebutuhan nyata yang harus dijawab oleh negara melalui kebijakan yang tepat dan berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Ket. Ketua Presidium PP PMKRI Periode 2024 – 2026 Susana Florika Marianti Kandaimu ( Dok. Istimewa)

Lebih lanjut, Susana mengingatkan bahwa tindakan anarkis dalam penyampaian aspirasi justru dapat merugikan masyarakat dan mengaburkan substansi perjuangan yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, PMKRI mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadi pelopor gerakan anti-anarkisme dalam setiap aktivitas demokrasi.

“Kita harus menolak segala bentuk kekerasan, provokasi, dan tindakan anarkis dalam ruang demokrasi. Perjuangan aspirasi akan lebih bermartabat dan efektif ketika disampaikan melalui aksi damai, dialog yang konstruktif, serta argumentasi yang berbasis pada kepentingan rakyat. Demokrasi tidak boleh dirusak oleh tindakan yang justru merugikan masyarakat luas,” lanjut Susana.

Selain itu, Susana menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi yang sedang dihadapi bangsa. Ia menilai bahwa pemerintah harus mampu menjaga stabilitas ekonomi dan menunjukkan langkah-langkah nyata untuk melindungi kesejahteraan rakyat.

“Negara harus memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa kondisi ekonomi nasional tetap berada dalam kendali dan tidak akan berkembang menjadi krisis ekonomi yang merugikan rakyat. Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat nilai tukar rupiah, menjamin ketersediaan energi, serta melindungi daya beli masyarakat. Kepastian inilah yang dibutuhkan rakyat di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan,” ungkapnya.

Menutup pernyataannya, Susana mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus merawat demokrasi dengan semangat persatuan, dialog, dan tanggung jawab bersama.

BACA JUGA:  IMPRES Nilai Figur Thomas Djiwandono Tepat Perkuat Sinkronisasi Fiskal dan Moneter

“Mari kita jadikan demokrasi sebagai ruang untuk mencari solusi, bukan menciptakan konflik. Aspirasi rakyat harus didengar, pemerintah harus responsif, dan masyarakat harus tetap mengedepankan cara-cara damai dalam memperjuangkan kepentingannya. Inilah semangat gerakan anti-anarkisme yang perlu kita bangun bersama demi Indonesia yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera,” tutup Susana. (red)

About The Author