Deretan Stakeholder Penandatangan MoU CSR Kabupaten Bekasi 2025

SuaraiNetizen.com, Kabupaten Bekasi — Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Corporate Social Responsibility (Musrenbang CSR) di Aula Swatantra Wibawa Mukti, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kamis (4/12/2025). Forum strategis ini mempertemukan pemerintah daerah, kawasan industri, perusahaan, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam optimalisasi program CSR di Kabupaten Bekasi.

Tantangan Fiskal, CSR Menjadi Penguatan Pembangunan

Wakil Bupati Bekasi, Dr. Asep Surya Atmaja, dalam sambutannya menegaskan bahwa meski Kabupaten Bekasi merupakan salah satu pusat industri terbesar di Indonesia, tantangan fiskal masih menjadi isu besar. APBD Kabupaten Bekasi tahun 2025 sebesar Rp8,3 triliun, namun mengalami penurunan menjadi Rp7,2 triliun pada 2026 akibat pemotongan Dana Transfer Daerah senilai Rp649 miliar.

“Kabupaten Bekasi menyumbang Rp45 triliun kepada pemerintah pusat, tetapi dana bagi hasil yang kembali hanya Rp500 miliar. Kami berharap ada tambahan minimal 10 persen, namun kondisi fiskal saat ini memang sedang tidak baik-baik saja,” ujar Asep.

Potensi CSR Besar, Tapi Baru Sebagian Perusahaan Terlibat

Kabupaten Bekasi memiliki 11 kawasan industri besar—mulai dari Kawasan Jababeka, MM2100, East Jakarta Industrial Park (EJIP), Bekasi Fajar, Greenland International Industrial Center (GIIC), Delta Silicon, Suryacipta, Marunda Center, Bekasi International Industrial Estate (BIIE), Gobel, hingga Kawasan Industri Terpadu Indonesia China (KITIC) —dan tercatat 7.862 perusahaan beroperasi di wilayah tersebut. Menurut Wakil Bupati, potensi CSR dari sektor industri sangat besar dan bisa menjadi penopang pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD.

“Dari ribuan perusahaan, yang aktif menyalurkan CSR baru sekitar dua ratusan yang terdata. Ke depan kami berharap Bappeda membentuk forum khusus agar program CSR benar-benar dirasakan masyarakat Kabupaten Bekasi,” ucap Asep.

BACA JUGA:  Kandang Ternak Sapi oleh TNI di Okatem, Buka Harapan Baru untuk Ekonomi Warga Pegunungan Bintang

Ia juga meminta seluruh camat menyiapkan data kebutuhan prioritas wilayah guna sinkronisasi program CSR dengan kebutuhan daerah. “Jika 7.862 perusahaan terkonsolidasi dan terdata dengan baik, pembangunan bisa dilakukan tanpa mengandalkan APBD,” tegasnya.

Sinkronisasi Program CSR dengan Prioritas Daerah

Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Kabupaten Bekasi, Vina Sari Nalurita, S.STP, M.Si, menjelaskan bahwa Musrenbang CSR 2025 merupakan rangkaian penyelarasan antara rencana kerja perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah.

Mulai Agustus 2025, Bappeda telah menghimpun berbagai usulan dari masyarakat dan perangkat daerah, kemudian memilih program-program yang selaras dengan RPJMD untuk ditawarkan kepada perusahaan.

“Seluruh usulan yang sudah dikurasi kemudian dimasukkan ke dalam website CSR Kabupaten Bekasi di csr.bekasikab.go.id agar perusahaan dapat memilih dan mengintegrasikannya dalam rencana kerja tahunan mereka,” jelas Vina.

Website tersebut memuat daftar kebutuhan pembangunan yang terbagi dua kategori: sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan program CSR dengan fokus masing-masing.

Perluas Kolaborasi, Perkuat Dampak CSR

Musrenbang CSR tahun ini dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Budi MM, Sekda Kabupaten Bekasi, unsur Forkopimda, 23 camat, perwakilan 11 kawasan industri, 60 perusahaan, lima yayasan, dan beberapa perguruan tinggi.

Saat ini Bappeda mencatat sudah ada lebih dari 115 mitra CSR, namun baru sekitar 60 perusahaan yang aktif dan rutin melaporkan programnya. Tahun 2025, Bappeda memperluas jejaring dengan menggandeng kawasan industri, yayasan, perguruan tinggi, dan berbagai pihak lain.

“Ke depan kami tidak hanya melakukan kunjungan, tetapi juga menyiapkan program-program berbasis minat perusahaan agar semakin banyak yang bersedia terlibat,” jelas Vina.

Ia menambahkan bahwa CSR bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Dengan kolaborasi yang kuat, perusahaan bisa lebih peduli dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Bekasi yang bangkit, maju, dan sejahtera,” tutupnya.

BACA JUGA:  Ketua DPD GMNI Sumut: Pembangunan Huntara dan Infrastruktur Darurat Bukti Negara Hadir di Tengah Bencana

Daftar Penandatangan MoU Musrenbang CSR 2025

Berbagai kawasan industri, perusahaan, perguruan tinggi, dan yayasan turut menandatangani MoU dalam rangka penguatan kolaborasi CSR, antara lain:

Kawasan Deltamas

Kawasan Jababeka

Kawasan Mulia Industry Group

PT Cikarang Listrindo Tbk

PT Coca-Cola Europacific Partners Indonesia

PT Hankook Tire Indonesia

PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia

PT Sugity Creatives

Universitas Paramadina

Universitas Medika Suherman

Institut Teknologi Sains Bandung

Yayasan Budha Tzu Chi

Yayasan Bersatu Membangun Indonesia Sejahtera

Yayasan Gereja Yesus Kristus

About The Author