SuaraINetizen.com, Kabupaten Bekasi — Penurunan target pendapatan daerah Kabupaten Bekasi pada tahun 2026 menuai sorotan tajam dari kalangan politikus. Wakil Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bekasi Bidang Hubungan Eksekutif, Sahroji, menilai lemahnya kinerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil menjadi faktor utama turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026, tercatat target pendapatan daerah menurun dari Rp7,27 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp7,18 triliun pada tahun 2026, atau berkurang sekitar Rp86,45 miliar.
Sahroji menilai, penurunan target tersebut mencerminkan kurangnya kemauan SKPD penghasil untuk menggali potensi pendapatan daerah secara optimal. “Apalagi pada tahun 2026 akan ada pemotongan dana transfer daerah (TKD). Jadi sangat wajar jika saya menilai SKPD penghasil tidak memiliki niat kuat menaikkan pendapatan daerah,” ujarnya saat ditemui di ruang Fraksi Amanat Perubahan, Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis (30/10).
Ia menegaskan, ketika terjadi pemotongan dana transfer daerah, seharusnya SKPD penghasil yang menjadi tulang punggung PAD bisa berinovasi dalam memperluas subjek pajak dan retribusi. Langkah tersebut dinilai penting agar kekurangan dana akibat berkurangnya transfer pusat dapat tertutup oleh peningkatan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi lokal.
Lebih lanjut, Sahroji mempertanyakan kinerja SKPD dalam mengelola beberapa sumber utama PAD seperti pajak air tanah, pajak reklame, pajak penerangan jalan, retribusi IPAL, retribusi persampahan, retribusi IMTA, dan retribusi PBG. Menurutnya, penerimaan dari sektor-sektor tersebut tidak pernah menunjukkan kenaikan yang signifikan, padahal potensi ekonominya sangat besar.
“Di Kabupaten Bekasi ini ada ribuan perusahaan, pembangunan perumahan terus bertambah, dan mobilisasi kendaraan di setiap wilayah sangat tinggi. Jadi tidak masuk akal jika penerimaan dari pajak dan retribusi itu tidak meningkat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Sahroji mendorong Bupati Bekasi untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap subjek pajak, inventarisasi potensi sumber pendapatan daerah, serta rotasi pejabat di level kepala bidang. Menurutnya, langkah ini penting agar tidak ada lagi pejabat yang abai terhadap tanggung jawab meningkatkan PAD, sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Bekasi tetap terjaga. Pungkasnya. ( AM)
More Stories
Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Babinsa Tinjau Langsung Panen Padi
Kehangatan Kebersamaan dalam Gotong Royong Warga Kampung Bulangkop
Tifauzia Tyassuma Penuhi Wajib Lapor di Polda Metro Jaya, Kuasa Hukum Minta Perkara Segera Dilimpahkan ke Pengadilan