BANDUNG – dr. Asep Surya Atmaja resmi menjabat Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030 setelah dilantik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bale Gede Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandar Dinata Nomor 1, Kota Bandung, Jumat (23/10/2026).
Dalam rangkaian pelantikan tersebut, Dedi langsung memberikan sejumlah arahan kepada Asep, mulai dari peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, penataan lingkungan, hingga pembenahan tata kelola pemerintahan.
Dedi menegaskan, besarnya potensi ekonomi dan pendapatan daerah Kabupaten Bekasi harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah perlu memberikan manfaat nyata, terutama bagi warga yang belum memperoleh kesempatan ekonomi secara optimal.
“Untuk itu, hari ini saya minta Pak dr. Asep memfokuskan Bekasi dari sisi layanan kesehatan. Kenapa? Karena mayoritas warga yang harus mendapat perhatian Pak dr. Asep adalah warga asli Kabupaten Bekasi yang tersisih karena gagal dalam meraih pergulatan ekonomi,” kata Dedi.
Dorong Dokter Keluarga hingga Desa
Sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas yang ditekankan Dedi. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi meningkatkan mutu rumah sakit dan puskesmas sekaligus memperluas jangkauan layanan kesehatan hingga desa dan kelurahan.
Dedi menilai, pelayanan kesehatan tidak seharusnya hanya menunggu warga datang ke fasilitas medis. Pemerintah daerah, kata dia, perlu menghadirkan tenaga kesehatan yang dapat menjangkau masyarakat secara langsung, khususnya warga kurang mampu.
“Sekarang menjadi bupati, rumah sakitnya harus lebih baik, layanan puskesmasnya harus lebih baik. Dokternya jangan hanya ada di puskesmas, tetapi sudah selayaknya ada dokter keluarga,” ujarnya.
Menurut Dedi, program dokter keluarga dapat dikembangkan melalui perekrutan dokter kontrak oleh pemerintah kabupaten untuk ditempatkan di desa dan kelurahan. Dengan skema tersebut, dokter diharapkan dapat mendatangi warga yang membutuhkan pemeriksaan maupun pengobatan.
“Kalau warga sakit dijemput ambulans itu biasa. Warga yang sakit dirujuk itu biasa. Tapi orang miskin ada dokter datang ke rumah, mengobati seperti orang kaya punya dokter pribadi. Itu baru luar biasa,” tuturnya.
Pendidikan dan Infrastruktur Jadi Prioritas
Selain kesehatan, Dedi meminta pemerintah daerah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ia mendorong agar kesempatan belajar tidak terhenti pada jenjang sekolah menengah, tetapi dapat berlanjut hingga perguruan tinggi.
Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi sekaligus memperbesar peluang masyarakat memperoleh pekerjaan yang lebih baik.
“Tidak ada jalan lain kecuali satu, pendidikannya harus mendapat perhatian. Mereka harus sekolah gratis sampai perguruan tinggi,” tegasnya.
Dedi juga menyoroti pentingnya percepatan belanja pembangunan yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Ia meminta Asep mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar program pembangunan berjalan efektif dan hasilnya dapat dirasakan warga.
“Dokter Asep sebagai bupati pimpin seluruh organisasi perangkat daerah di Bekasi. Tingkatkan layanan masyarakatnya, perbanyak belanja infrastrukturnya. Jalannya harus pada mulus, sekolahnya harus pada bagus, puskesmasnya harus menjadi puskesmas yang terbaik,” katanya.
Bekasi Diminta Lebih Tertata
Persoalan lingkungan dan penataan wilayah turut menjadi perhatian gubernur. Dedi menilai, perkembangan ekonomi dan industri Kabupaten Bekasi perlu diimbangi dengan lingkungan yang bersih, tertata, serta memiliki ruang terbuka yang memadai.
Ia menyoroti persoalan sampah yang menumpuk dan kondisi sungai yang membutuhkan penanganan lebih serius. Menurutnya, pembenahan lingkungan harus menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah, bukan sekadar pekerjaan tambahan.
“Bekasi itu duitnya banyak, tapi daerahnya enggak rapi. Sungainya penuh sama sampah, sampah di tiap daerah menumpuk. Untuk itu sekarang dipimpin Dokter Asep, Bekasi harus kinclong dan Pemprov Jabar akan membantu penuh menata estetika Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
Dedi meminta penataan dilakukan secara menyeluruh, mencakup kawasan permukiman, ruang publik, sungai, trotoar, hingga wilayah perbatasan. Ia juga mengingatkan agar pembangunan tetap memperhatikan keberadaan lahan pertanian dan kawasan yang berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan.
“Harus ada ruang sawahnya tetap, ruang kalinya harus ada, rawanya tetap harus ada. Semua harus tertata,” katanya.
Ingatkan Transparansi Lelang dan Integritas Bupati
Di bidang tata kelola pemerintahan, Dedi menekankan pentingnya profesionalitas dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Ia meminta proses lelang dilakukan secara terbuka tanpa intervensi pihak tertentu dalam menentukan pemenang proyek.
Menurutnya, pengadaan harus berlandaskan kompetensi dan kualitas penawaran, bukan kedekatan dengan kepala daerah maupun kepentingan kelompok tertentu.
“Lakukan seluruh pekerjaan, lelang secara terbuka. Yang menangnya adalah profesional. Bupati enggak boleh dititip-titip siapa yang akan menang. Terserah siapa yang terbaik,” tegasnya.
Dedi juga meminta Asep memimpin birokrasi secara tegas dan memastikan kepala perangkat daerah, camat, serta lurah tidak hanya bekerja dari balik meja. Mereka diminta turun langsung untuk memantau pelayanan publik, kondisi lingkungan, dan persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Saya minta Bapak-Bapak jangan jadi bupati kantoran. Harus jadi bupati trotoar, bupati sawah, bupati kebun, bupati pabrik. Muter tiap hari, pulang ke rumah jam 10, tidur, besok berangkat lagi,” ujarnya.
Selain itu, Dedi mengingatkan agar jabatan kepala daerah tidak digunakan untuk kepentingan bisnis pribadi. Ia meminta Asep menjaga integritas dan memusatkan perhatian pada tanggung jawab pemerintahan selama memimpin Kabupaten Bekasi.
“Bupati fokus pada pekerjaan. Saya yakin gaji Bapak sudah cukup. Kalau sudah sukses di Bekasi, kariernya masih panjang. Buat yang terbaik di Bekasi,” katanya.
Target 2027 Tak Ada Jalan Rusak dan Sekolah Buruk
Menutup arahannya, Dedi menetapkan target perbaikan infrastruktur dan pendidikan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bekasi pada 2027.
Ia berharap jalan rusak dapat dituntaskan dan sekolah dengan kondisi memprihatinkan tidak lagi ditemukan. Dedi juga menekankan pentingnya menyiapkan lulusan SMA dan SMK agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, termasuk sektor industri yang berkembang di Kabupaten Bekasi.
“Pesan terakhir, targetkan tahun 2027 tidak boleh ada lagi jalan bolong di Kabupaten Bekasi. Tahun 2027 tidak boleh lagi ada sekolah jelek di Bekasi. SMA dan SMK juga harus bisa bekerja di pabrik-pabrik yang ada di Bekasi,” pungkasnya.
Arahan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi kepemimpinan Asep Surya Atmaja untuk menerjemahkan target pemerintah provinsi ke dalam program dan kebijakan daerah. Pelaksanaannya akan membutuhkan perencanaan anggaran, koordinasi antarperangkat daerah, serta pengawasan agar peningkatan layanan dan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Kabupaten Bekasi.***
More Stories
Brimob Polda Metro Jaya Hadirkan Kepedulian Lewat Santunan Anak Yatim
Brimob Polda Metro Jaya Salurkan Sembako untuk Warga Periuk Tangerang
Dansat Brimob Dampingi Kapolda Metro Jaya Salat Subuh Bersama Warga di Masjid Agung Sunda Kelapa