JAKARTA, Suarainetizen.com — Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam melanjutkan proses penagihan kewajiban yang masih berkaitan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Dukungan tersebut disampaikan menyusul langkah pemerintah menyelesaikan kewajiban terkait obligasi BLBI kepada Bank Indonesia (BI) senilai Rp218,3 triliun. Bagi KAMMI, penyelesaian kewajiban tersebut perlu diikuti dengan langkah berkelanjutan untuk memastikan hak negara dari para obligor dan debitur BLBI tetap ditagih sesuai ketentuan.
Ketua PP KAMMI Bidang Investasi, Perekonomian dan Keuangan, Arif Rahman, mengatakan persoalan BLBI memiliki kaitan erat dengan upaya pemulihan keuangan negara. Karena itu, proses penagihan terhadap pihak yang masih memiliki kewajiban dinilai perlu dilakukan secara konsisten dan transparan.
“PP KAMMI bersama Presiden Prabowo dalam ketegasannya menagih hak-hak negara dari para obligator hitam BLBI. Negara tidak boleh kalah dan melunak terhadap pihak-pihak yang telah menikmati dana talangan negara namun mengabaikan komitmen pengembaliannya,” ujar Arif di Jakarta. Rabu (23/9).
Menurut KAMMI, proses penyelesaian BLBI tidak hanya berkaitan dengan penagihan aset, tetapi juga menyangkut aspek akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah didorong untuk memastikan setiap tahapan penagihan berjalan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
KAMMI juga menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Perkembangan penagihan, termasuk pengelolaan aset yang telah diamankan negara, diharapkan dapat disampaikan kepada masyarakat secara berkala.
Langkah itu, menurut KAMMI, diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan pemulihan hak negara sekaligus memastikan proses tersebut berjalan secara akuntabel.
Selain penegakan hukum dan transparansi, KAMMI berharap hasil pemulihan keuangan negara nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sejumlah sektor seperti pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan dinilai menjadi bagian dari kebutuhan publik yang perlu mendapat perhatian.
KAMMI juga mengajak mahasiswa dan kelompok pemuda untuk ikut mengawal proses penyelesaian kewajiban BLBI. Pengawasan publik dinilai penting agar proses penagihan dapat berlangsung sesuai ketentuan dan tidak terhambat oleh kepentingan di luar kepentingan negara.
PP KAMMI menegaskan akan terus memantau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemulihan keuangan negara. Dukungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik dan memastikan pengelolaan keuangan negara tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
More Stories
FORMA SPPB UI Gelar Diskusi Dinamika Nilai dan Orientasi Seksual Generasi Muda
PTPN IV PalmCo Ekspor 37,2 Ton Kopi Arabika ke Amerika Serikat
Sidang Tipikor, Ahmad Dedi Bantah Minta Dana Operasional: “Saya Tidak Kenal Bayu”