Budaya Korupsi Merupakan Fenomena Bapak-Ibuisme

Artikel,SuaraINetizen.Com – Ketika membaca kepala daerah terkena operasi tangkap tangan ( OTT ) maka pertanyaan yang berkelindan di pikiran apakah korupsi adalah persoalan personel individu atau merupakan persoalan sistem dan struktur sosial masyarakat membudaya yang membentuk dan mendorong pelaku korupsi.

Berdasarkan keterangan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan ada 429 kepala daerah hasil Pilkada yang terjerat kasus korupsi. Fenomena jumlah fantastis kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan fenomena gunung es yang belum terungkap , dapat di jelaskan dari pernyataan Julia Suryakusuma bahwa di era orba rajanya satu yaitu Soeharto dan di era desentralisasi terjadi devolusi kekuatan menyebar sehingga muncul raja-raja baru di daerah. Julia Suryakusuma dalam disertasi Ibuisme negara menjelaskan bagaimana munculnya kekuasaan otoriter yang di dasari oleh doktrin bapak-ibuisme.

Hubungan Patron-Klien Penyebab Budaya Ewuh- Pakewuh (sungkan).

Menurut Langenberg (1986: 9-10), pengertian tentang bapak adalah dasar dari seluruh struktur stratifikasi sosial di Indonesia. Setiap patron adalah bapak, setiap klien mempunyai seorang bapak. Dengan demikian, paham “bapakisme” merasuki perilaku aparat negara pada semua tingkat, dan semua hubungan adalah hubungan “bapak-anak buah. Hubungan patrionistik inilah merupakan ciri dari feodalisme. Hubungan ketergantungan antara patron- klien.

Bapak-ibuisme dengan patronnya” priyayisasi’ yang kata kuncinya elite ( Jawa ). Bapak-ibuisme adalah perpaduan antara kapitalisme dan feodalisme Jawa ( Julia Suryakusuma, 2011).

Kata kunci patron-klien menggambarkan hubungan antara pemimpin dengan anak buah atau rakyat menjelaskan bagaimana sistem demokrasi yang memberi ruang agar terbentuk individu yang independen dan kebebasan berpikir dan memutuskan pilihan tidak terwujud karena kontrol dari hubungan patron-klien.

Ideologi “bapak-ibuisme”: dengan patronnya “priyayiasi”, feodalisme Jawa dengan strukturnya hierarki kekuasaan birokratis negara dan dalam konteks negara, di mana struktur sosial termanifestasi dalam stratifikasi birokrasi pemerintahan yang bersifat hierarkis dan sentralistis. Maka dapat di pahami bagaimana korupsi terjadi sejalan dengan pendapat prof drg Etty Indriati bahwa korupsi dapat terjadi karena adanya kekuasaan (power) yang bersifat absolut-sentralistis, manipulatif minus kejujuran dan integritas.

Dalam sistem pemerintahan yang cenderung bersifat feodal, kekuasaan dari atas masih sangat berpengaruh dan ditakuti, dan kecenderungan tersebut dapat menjelaskan mengapa instruksi atau perintah lisan wajib dilaksanakan, kecuali jika bawahan terkait ingin kehilangan jabatannya.

Dapat di pahami pada era otonomi daerah, korupsi yang masih masif dan terstruktur di daerah-daerah karema ideologi ” bapak-ibuisme” yang hierarki, sentralis absolut dengan sistem pemerintahan cenderung feodal masih tertanam di dalam alam bawah sadar masyarakat kita, dimana kecendrungan kekuasaan dari atas masih sangat berpengaruh, ditakuti dan elite memiliki “kekuasaan” atas bawahan. Di samping ideologi “bapak-ibuisme yang di tananamkan, Orba juga telah mematangkan sistem otoritarisme sebagai pondasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sistem yang antidemokrasi dan minim paradigma hak asasi ini telah mengurat-saraf tidak hanya dalam tubuh penyelenggara Negara dan para birokrat pelaku administrasi kenegaraan, tapi juga menginternalisasi dalam pola pikir dan cara pandang masyarakat.

Doktrin “ Negara kuat” Orde Baru mengacu pada paham integralistik, dengan menekankan pada komunitarianisme telah mengenyampingkan hak asasi sebagai hak dari setiap individu yang harus di lindungi. Hubungan paling dekat antara birokrasi dan hak asasi manusia terletak pada sektor pelayanan publik

Penerjemahan prinsip-prinsip hak asasi manusia kedalam kerja-kerja pelayanan publik mendapat tantangan dari sifat birokrasi yang patrimonialistik dan elitis.
Patrimonial adalah politik kekerabatan di mana anak, isteri dari pejabat daerah maupun di pilpres dan pilkada menggantikan ayah atau suami. Jika kuasa Pelaku patrimonal bertambah besar maka kecendrungan berprilaku korupsi dan kesewenangan
Kecendrungan melekat pada birokrasi patrionalistik melahirkan akumulasi kekuasaan yang terus-menerus mengakibatkan terciptanya jaringan korupsi yang sistemik dan terstruktur dalam jalur birokrasi.

Miftah Thoha dalam Ahsini et all mencatat bahwa historiografi kekuasaan Orde Baru telah membentuk wajah birokrasi dalam arena kekuasaan politik di mana korupsi dengan sangat mudah berkembang. Kualitas kinerja birokrasi terkungkung dengan sistem hierarki yang kaku dan berakibat pada pergeseran orientasi birokrat yang hanya sebatas menjalankan perintah atasan ketimbang pemenuhan hak rakyat.

Masalah utama di Indonesia adalah, praktik korupsi yang terjadi sulit diberantas karena dilakukan berkelompok, dan adanya budaya ewuh- pakewuh (sungkan). Seseorang tidak akan melaporkan atasannya atau temannya yang melakukan korupsi karena mungkin mendapatkan bagian atau perasaan ewuh pakewuh.

Apa yang di khawatirkan tentang feodalisme dan fasisme yang akan membelenggu demokrasi?

Penjelasan saya kutip dari pemikiran Sutan Syahrir tentang feodalisme dan fasisme.
Fasisme adalah ideologi absolut yang memposisikan perintah pemimpin laksana titah raja. Fasisme tumbuh subur dalam kultur feodalistik. Budaya hamba yang membungkuk kepada majikan (penguasa) secara berlebihan.

Bagaimana mengikis mental feodalisme penghambat demokrasi .

Prilaku korupsi berupa ancaman dan pemerasan kepada kepala dinas agar memberikan sejumlah uang untuk modal money politik di pilkada dari pemimpin daerah yang tertangkap OTT menggambarkan prilaku otoriter yang cenderung fasisme.

Syahrir sudah memikirkan cara untuk keluar dari belenggu feodalisme dan kecendrungan fasisme. Fasisme yang di sebut Syahrir dengan otoriter misalnya prilaku membungkam kebebasan berpikir dan berpendapat dengan cara kekerasan baik fisik maupun bully.

Syahrir menganjurkan revolusi sosial untuk mengendalikan feodalisme dan kecendrungan otoriter. Revolusi sosial itu bertujuan untuk membebaskan rakyat dari belenggu feodalisme lama dan dari jebakan-jebakan fasisme yang muncul bersamaan dengan imperialisme-kapitalisme yang tak terkendali (Sjahrir, S 1994:11-12).

Pendapat Syahrir tentang pendidikan yang berorientasi pada cita-cita yang tinggi membentuk budi baru, manusia baru, masyarakat baru (Sjahrir, S 1982:240).

Pertanyaan bagaimana membentuk budi manusia , manusia baru dan masyarakat baru dengan mengikis habis feodalisme ?

Salah satu cara adalah dengan pendidikan individu keluarga dalam seluruh siklus kehidupan mereka dengan metode pendampingan. Alasannya dengan memutus mata rantai hubungan patron-klien dengan menumbuhkan karakter nation, kesetaraan, keadilan kemandirian, yang di satukan oleh nasionalisme, cinta tanah air tanpa ketergantungan hubungan antara individu dengan organisasi, kelompok, kader dalam partai Menghilangkan ketergantungan hubungan antara patron-klien akan bisa menghilangkan karakter membungkuk, menghamba dan ketergantungan.

Pembentukan nation and character masyarakat Indonesia yang di cita-citakan oleh para pendiri bangsa harus di lakukan melalui pendidikan berkelanjutan dalam seluruh siklus kehidupan manusia dan pendampingan oleh tenaga ahli yang terlepas dari intervensi hubungan birokratis dan hierarki kekuasaan.

Pendidikan nation and character building dengan pembentukan nasionalisme haruslah berdasarkan kemanusian. Menurut Syahrir nasionalisme tanpa demokrasi akan bersekutu dengan feodalisme yang mengarah fasisme. Kunci Sosialisme- demokrasi atau sosialisme -kerakyatan adalah kemanusian.

Konsep itu sudah saya canangkan dalam program rumah pengasuhan anak dan pendidikan keluarga yang di harapkan dapat dilaksanakan oleh kader perempuan NU dan Muhammadiyah.

Kemanusian menurut Syahrir berdasarkan kepada kepercayaan pada persamaan, keadilan, kerjasama sesama manusia yang bisa di wujudkan dengan mendorong keterlibatan kelompok civil society seperti ormas muslimat NU, Fatayat NU dan Aisyiyah dengan konsep filantropi. Operasional rumah pengasuhan anak dan penddiikan di jalankan secara gotong royong dengan konsep filantropi.

Kebiasaan berfilantropi atau berbagi untuk sesama akan mengikis mental materialistis atau kebendaan yang merupakan ciri Inlander . Ketamakan akan kebendaan dapat menyebakan manusia bertindak otoriter karena ideologi bapak-ibuisme bercirikan petit borjuis dan merupakan perpaduan antara kapitalisme dengan feodalisme jawa.

Ketika manusia membiasakan diri berbagi dengan sesama dan melayani maka feodalisme yang menganggap sebagai kelompok elite dan priyayi akan berubah menjadi rasa kemanusian.

Nasionalisme yang tunduk pada demokrasi harus di laksanakan berdasarkan kemanusian menurut Syahrir. Nilai kemanusian adalah dasar dari pembentukan nation and character.

Alasan dari keterlibatan perempuan sebagai garda terdepan pencanangan program rumah pengasuhan anak dan pendidikan keluarga adalah karena sifat dari domestifikasi perempuan sebagai ibu.

Domestifikasi perempuan bisa menjadi gerakan positif jika di arahkan dengan cara yang tepat membangun ketahanan keluarga Indonesia.

Kongres perempuan kedua tahun 1935 mencanangkan perempuan Indonesia sebagai bu bangsa yang menanamkan nilai nasionalisme di keluarga dan masyarakat. Domestifikasi perempuan bisa berperan untuk menanamkan nilai nasionalisme di keluarga dan masyarakat.

Ketahanan keluarga Indonesia adalah pelibatan peran ibu atau perempuan untuk pembentukan nation and character. Sebagaimana yang di tuliskan Syahrir tentang manusia dengan budi baru, manusia baru dan masyarakat

Memutus mata rantai hubungan patron-klien agar fasisme yang bercirikan otoriter, yang tercerminkan dalam kehidupan sosial masyarakat seperti tawuran, kekerasan dalam berbagai bentuk termasuk relasi kuasa, kecendrungan bertindak semau gue selagi berkuasa termasuk korupsi fantastis dan menyalahgunakan kekuasaan, bisa di bisa di kikis dari mental inlander agar terbentuk budi baru, manusia baru, masyarakat baru.

Daftar Pustaka.

Indriati. E. 2013. Korupsi, Pemerintah, dan Korporasi. Modus Operandi dan Pencegahan Korupsi Sektor Kesehatan. Yogyakarta Laboratorium Bioantropologi dan Paleoantropologi. Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Seminar Kagama, 22 Mei 2013

Ahsinin, A et all. 2017. Kesenjangan dalam Komitmen dan Implementasi: Mengurai Hambatan Birokratik dalam Penegakan HAM di Indonesia. ELSAM. Jakarta

Suryakusuma, J. 2011. Ibuisme Negara Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru. Komunitas Bambu. Jakarta.

Syahrir, S. 1994. Perjuangan Kita. Pusat Dokumentasi Guntur 49. Jakarta.

Syahrir, S. 1982. Sosialisme Indonesia Pembangunan kumpulan Sutan Syahrir. Lembanga Penunjang Pembangunan Nasional (LEPPENAS). Jakarta.

About The Author