Jakarta, SuaraINetizen.Com – Kami butuh pemimpin yang bersih, adil, dan lahir dari proses yang benar. Hari ini kita dipaksa menerima kenyataan pahit, Wakil Presiden yang naik lewat jalur yang penuh kejanggalan. Sabtu (16/8).
Di Kota Makassar, suara-suara kritis mulai menggema. Kami, dari Gerakan Pemakzulan Gibran, menyuarakan keresahan itu. Bukan karena kebencian pribadi, tapi karena cinta pada demokrasi yang mulai dilukai.
Ada tiga alasan Dugaan besar kenapa Gibran harus dipertanyakan legitimasinya bahkan layak untuk dimakzulkan:
1. Dugaan Korupsi yang Serius
Nama Gibran disebut-sebut dalam dugaan korupsi yang melibatkan keluarganya. Kalau ini terbukti benar, maka itu adalah pelanggaran berat terhadap hukum dan moral publik. Seorang wakil presiden tidak boleh punya bayang-bayang kasus kotor seperti ini.
2. Pencalonan yang Cacat Etika
Mahkamah Konstitusi sudah memutus: proses pencalonan Gibran melanggar etika. Ini bukan sekadar formalitas ini soal integritas. Kalau dari awal prosesnya salah, hasil akhirnya juga tidak bisa dibenarkan. Demokrasi tidak boleh jadi panggung dagelan kekuasaan.
3. Kasus Akun “Fufufafa”
Publik berhak tahu kebenaran soal akun ini. Jika akun tersebut benar milik Gibran dan isinya bermasalah, ini mencerminkan watak dan nilai yang tak pantas dimiliki oleh pejabat negara. Pemimpin seharusnya memberi contoh, bukan menyembunyikan wajah lain di balik akun palsu.
Di sisi lain, upaya hukum kita juga dibatasi oleh regulasi yang semakin sempit. RKUHAP 2025 menutup banyak ruang praperadilan dengan dalih “izin pengadilan”, padahal seharusnya semua upaya paksa bisa diuji. Proses praperadilan cuma dikasih 7 hari dan pemeriksaan pun hanya formalitas. Ini jelas bukan sistem hukum yang berpihak pada rakyat.
Pemakzulan bukan tindakan ekstrem. Ini adalah jalan konstitusional ketika pemimpin tak lagi bisa dipercaya. Kita punya hak untuk bersuara, bertanya, dan menuntut kejelasan.
Demokrasi bukan cuma soal pemilu. Demokrasi adalah soal akuntabilitas.
Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya anak muda, akademisi, aktivis, dan semua yang peduli untuk bersama mengawal proses ini. Saatnya kita bersihkan demokrasi dari manipulasi, dari penyalahgunaan kekuasaan, dan dari kepentingan keluarga yang dibungkus kekuasaan negara.
Gibran harus dievaluasi. Kalau perlu, diberhentikan. Demi rakyat dan Demi demokrasi.
( AL )
More Stories
Puji Sikap Kesatria dan Langkah Tegas Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, Pengamat Serukan Elemen Masyarakat Bersatu Jaga Keutuhan NKRI
Dewan Pers Keluarkan Seruan Terkait Pemberitaan Unjuk Rasa di Jakarta
Dewan Pers : Kongres Persatuan PWI Akhiri Dualisme dan Gugatan