Suara Inetizen

suarainetizen.com

Beyond Borders Indonesia dan Rieke Diah Pitaloka Bahas Data dan Kebijakan Pembangunan

 

Jakarta — Beyond Borders Indonesia (BBI) berkolaborasi dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid menyelenggarakan kuliah umum BBI Rethinking Series #2 bertema “Data dan Kebijakan Pembangunan — When Data Fails to Reflect Local Realities”, menghadirkan Dr. Rieke Diah Pitaloka, M.Hum., Anggota DPR RI Komisi XIII, sebagai narasumber.

Kegiatan yang berlangsung di Jakarta, Jumat (20/11), ini mempertemukan mahasiswa, akademisi, alumni, dan praktisi untuk membahas pentingnya tata kelola data dalam mendukung kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Mengangkat pertanyaan “Siapa yang Terdata? Siapa yang Terlayani?”, forum ini menyoroti persoalan ketika data administratif belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata masyarakat, terutama di wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah tertinggal.

Masyarakat sebagai Subjek Pendataan

Dalam paparannya, Rieke mengangkat persoalan ketidaksesuaian antara data resmi dan realitas masyarakat. Melalui pendekatan Data Desa Presisi (DDP), Rieke menjelaskan pentingnya mengintegrasikan pemetaan wilayah, data numerik, dan partisipasi langsung warga dalam proses pendataan.

“Masyarakat bukan sekadar objek pendataan atau responden pasif, melainkan subjek yang berperan aktif dalam mengenali, memeriksa, dan memvalidasi data mengenai kondisi kehidupan serta wilayahnya sendiri,” demikian rumusan pesan utama paparan Rieke.

Pendekatan tersebut menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menghasilkan data yang lebih akurat dan mencerminkan kebutuhan serta potensi wilayahnya.

Dari Data Desa Presisi ke Advokasi RUU Satu Data Indonesia

Pembahasan juga mengangkat perjuangan Rieke dalam mendorong RUU Satu Data Indonesia, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola data nasional.

Advokasi tersebut menyoroti pentingnya sistem pendataan yang terintegrasi, akurat, dan mampu menggambarkan kondisi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga menentukan kualitas perencanaan, penganggaran, penyaluran bantuan, dan pelayanan publik.

BACA JUGA:  Komitmen Perkuat Sinergi Jaga Kerukunan, Danramil 1310-01/Bitung Hadiri Pengukuhan FKUB, FKDM dan FKBT

Data untuk Mengurangi Kesenjangan Pembangunan

Founder Beyond Borders Indonesia sekaligus moderator kegiatan, Dr. Rahtika Diana, M.Si., menekankan bahwa data memiliki peran strategis dalam mengatasi ketimpangan pembangunan, terutama di wilayah kepulauan dan perbatasan.

“Pendataan tidak hanya menjadi dasar perencanaan pembangunan dan penentuan alokasi anggaran, tetapi juga memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan di masyarakat. Khususnya di wilayah perbatasan, kepulauan, dan daerah terpencil, data yang mencerminkan kondisi nyata masyarakat sangat menentukan ketepatan kebijakan, pemerataan pembangunan, dan akses terhadap pelayanan publik,” ujar Rahtika.

Menurut perspektif BBI, ketersediaan fasilitas publik secara administratif belum tentu mencerminkan kemudahan akses masyarakat. Di wilayah kepulauan, pelayanan kesehatan dan pendidikan juga dipengaruhi jarak antarpulau, transportasi, kondisi cuaca, serta biaya perjalanan.

Kolaborasi untuk Kebijakan Pembangunan

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid, Dr. Yoga Santoso, M.M., menyoroti pentingnya kolaborasi perguruan tinggi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Kolaborasi dengan Beyond Borders Indonesia memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan akademisi untuk berdialog langsung mengenai persoalan kebijakan publik. Forum seperti ini memperkuat keterhubungan antara perguruan tinggi dan kebutuhan masyarakat,” ungkap Yoga.

BBI Rethinking Series merupakan program Beyond Borders Indonesia yang mempertemukan pemerintah, akademisi, profesional, dan komunitas untuk mengembangkan pengetahuan, dialog kebijakan, serta kolaborasi lintas sektor.

Melalui forum ini, BBI memperkuat perannya sebagai platform yang menghubungkan realitas pembangunan wilayah kepulauan, perbatasan, dan 3T dengan pembahasan kebijakan di tingkat nasional.

Tentang Beyond Borders Indonesia

Beyond Borders Indonesia merupakan platform independen yang berfokus pada pengembangan pengetahuan, perspektif kebijakan, dan ekosistem kolaborasi untuk pembangunan wilayah kepulauan, perbatasan, dan 3T.

About The Author