LSM KOMPI Pertanyakan Legalitas Jual Beli Material Eks-SDN 01 Sukaresmi, Desak Pemeriksaan Aset Daerah

KABUPATEN BEKASI, Suarainetizen.com – Proses jual beli material hasil pembongkaran bangunan eks-SDN 01 Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Masyarakat Peduli Indonesia (DPP LSM KOMPI). Organisasi tersebut mempertanyakan legalitas transaksi, kewenangan pejabat, hingga mekanisme penjualan material yang merupakan bagian dari aset daerah.

DPP LSM KOMPI menduga terdapat sejumlah persoalan administratif dan indikasi ketidaksesuaian prosedur dalam proses transaksi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pendidikan dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

Sekretaris Jenderal DPP LSM KOMPI, Diego Sadewo, menegaskan persoalan tersebut tidak bisa hanya dipandang sebagai transaksi penjualan material bangunan bekas. Menurutnya, proses itu harus diuji berdasarkan ketentuan pengelolaan barang milik daerah, mulai dari kewenangan pejabat, mekanisme penjualan, penilaian material, hingga pertanggungjawaban hasil transaksi.

“Yang kami pertanyakan bukan semata-mata nilai transaksi penjualan material bangunan tersebut. Kami mempertanyakan apakah seluruh prosesnya sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, apakah pejabat yang bertindak memiliki kewenangan yang sah, apakah penilaiannya dilakukan sesuai prosedur, dan apakah mekanisme penjualannya sudah memenuhi persyaratan pengelolaan barang milik daerah,” tegas Diego, Jumat (13/11/2026).

Soroti Perjanjian Jual Beli dan Kewenangan Pejabat

Diego mengungkapkan, berdasarkan dokumen yang dimiliki pihaknya, terdapat Perjanjian Jual Beli Material Hasil Bangunan SDN Sukaresmi 01 Nomor 000.2.3.2/2015/BPKD.4/2026 tertanggal 3 November 2026.

Dalam dokumen tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi bertindak sebagai pihak penjual melalui pejabat yang ditunjuk, sementara pembeli merupakan perorangan.

Kondisi itu menjadi salah satu hal yang dipertanyakan KOMPI. Mereka meminta pemerintah daerah menjelaskan dasar hukum penunjukan pembeli perorangan, termasuk alasan penggunaan mekanisme penjualan tanpa melalui lelang sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

Menurut Diego, setiap transaksi yang menyangkut barang milik daerah harus memiliki landasan hukum dan prosedur yang jelas. Kewenangan pejabat yang mengambil keputusan juga harus dapat dibuktikan secara administratif maupun hukum.

“Jangan sampai pemerintah daerah menjalankan transaksi atas barang milik daerah tanpa memastikan seluruh persyaratan administrasi, kewenangan, dan mekanisme penjualannya terpenuhi. Setiap keputusan pejabat pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujarnya.

Minta Dokumen Penilaian Dibuka

Selain mempertanyakan mekanisme penjualan, DPP LSM KOMPI juga menyoroti proses penilaian material hasil pembongkaran bangunan sekolah tersebut.

KOMPI meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi membuka dokumen penilaian untuk memastikan bahwa nilai transaksi telah ditetapkan berdasarkan prosedur dan mencerminkan nilai wajar material yang dijual.

Hal yang perlu dijelaskan, antara lain, identitas dan komposisi tim penilai, dasar pembentukan atau penunjukannya, metode penilaian yang digunakan, serta hasil penilaian yang menjadi dasar penetapan harga jual.

“Kami meminta agar dokumen penilaian dibuka dan diperiksa secara objektif. Siapa tim penilainya, bagaimana komposisinya, apa dasar penunjukannya, bagaimana metode penilaiannya, serta apakah hasil penilaian tersebut benar-benar mencerminkan nilai wajar material yang dijual. Jangan sampai terdapat kekeliruan prosedur yang berpotensi mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan daerah,” tegas Diego.

Desak Polres Metro Bekasi Periksa Transaksi

Atas persoalan tersebut, DPP LSM KOMPI meminta Polres Metro Bekasi, khususnya Satuan Reserse Kriminal, menindaklanjuti Laporan Informasi Nomor 010/LI/DPP.LSM-KOMPI/11/2026 tertanggal 12 November 2026.

KOMPI mendesak aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen dan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam proses pembongkaran maupun transaksi jual beli material eks-SDN 01 Sukaresmi.

Pemeriksaan tersebut, menurut KOMPI, perlu mencakup keabsahan perjanjian jual beli dan kewenangan pejabat yang menandatanganinya, legalitas penunjukan tim penilai, serta kesesuaian proses penilaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, aparat diminta menguji kesesuaian mekanisme penjualan dengan aturan pengelolaan barang milik daerah, termasuk ketentuan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2018 sebagaimana dirujuk dalam laporan KOMPI.

Aspek lain yang diminta untuk diperiksa meliputi kebenaran nilai transaksi, bukti pembayaran, aliran penerimaan uang ke kas daerah, status hukum bangunan, serta dasar kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pembongkaran dan penjualan materialnya.

KOMPI juga mendorong Inspektorat Kabupaten Bekasi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing, terutama untuk menguji kepatuhan administrasi, kewajaran nilai penjualan, dan kemungkinan adanya kerugian keuangan daerah.

KOMPI Tegaskan Pengawasan Aset Daerah Harus Transparan

Diego menegaskan, penyampaian laporan informasi tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendorong pencegahan tindak pidana korupsi.

Ia mengingatkan bahwa pengelolaan barang milik daerah harus berpedoman pada prinsip kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.

“Kami tidak ingin membangun opini bahwa telah terjadi tindak pidana sebelum ada hasil pemeriksaan dan pembuktian dari lembaga yang berwenang. Namun, kami juga tidak akan menutup mata ketika menemukan indikasi ketidaksesuaian prosedur dalam pengelolaan aset daerah,” katanya.

Ia meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka apabila seluruh tahapan transaksi telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila pemeriksaan menemukan pelanggaran administrasi, penyalahgunaan kewenangan, atau kerugian keuangan daerah, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai aturan hukum.

“Aset daerah adalah milik publik. Pengelolaannya bukan ruang bagi pejabat untuk bertindak tanpa pengawasan. Setiap rupiah yang menjadi hak daerah wajib dipertanggungjawabkan,” tandasnya.

DPP LSM KOMPI menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan mengenai legalitas transaksi, kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan aset daerah, serta pertanggungjawaban seluruh pihak yang terlibat. (AD)

About The Author