Suarainetizen.com, Jakarta– Direktur Utama Lembaga kajian kebijakan ekonomi Indonesia Modernization and Policy Research Studies (IMPRES) Arif Rahman menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pertama kali diluncurkan oleh Pemerintah pada 6 Januari 2025 sejatinya merupakan cita-cita mulia Presiden Prabowo dalam mentransformasi secara struktural ekonomi nasional.
Arif menyebut selama ini ekonomi kita terlalu berpusat pada sektor elit, yang menikmati kekayaan selalu elit minoritas. Hal itu terlihat dari laporan World Inequality 2026 yang menyebutkan sebanyak 10 persen kelompok teratas menerima 46 persen dari total pendapatan, 50 persen kelompok terbawah hanya menerima 14 persen. Konsentrasi kekayaan bahkan lebih timpang. 10 persen orang terkaya menguasai sekitar 59 persen total kekayaan, sedangkan 1 persen teratas menguasai 20 persen.
“Atas persoalan struktural itulah Presiden hadir dengan antitesa baru yang menempatkan rakyat sebagai pusat penggerak ekonomi nasional. Rakyat tidak lagi dijadikan sebagai penerima pasif dari efek tetesan kekayaan dari kelompok minoritas kaya tapi subjek pengungkit pembangunan yang utama,” ujar Arif dalam keterangan Kamis, (26/2/2026).
Ia melanjutkan pemikiran ini tercermin dari program MBG yang mendorong perputaran ekonomi dari tingkat akar rumput melalui belanja yang langsung menyentuh masyarakat. Uang yang selama ini kerap berputar di pusat-pusat kota kini mengalir deras di piring-piring rakyat, UMKM, petani, peternak, nelayan dan rakyat kecil.
“Anak-anak muda yang selama ini menganggur bisa kembali bekerja dan terserap di dapur MBG. Data Bappenas menyebut ada 1,4 juta lapangan kerja baru yang terbentuk melalui 22.091 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia,” terang Arif.
Tidak berhenti disitu UMKM juga mendapatkan keberkahan sebanyak 40.000 UMKM ikut membantu menghidupkan dapur-dapur MBG di seluruh Indonesia.
Lebih jauh, Arif menegaskan bahwa Program MBG menunjukkan perubahan paradigma dalam pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan tidak lagi dipahami semata sebagai capaian angka-angka makro, melainkan sebagai proses yang berangkat dari pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto serta penguatan tata kelola oleh Badan Gizi Nasional, MBG dinilai menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan sosial dapat bertransformasi menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pungkasnya.***
More Stories
Perumda Tirta Bhagasasi Bentuk Tim Khusus, Tindak Sambungan Ilegal di Kabupaten Bekasi
Babinsa dan Warga Bersinergi, Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Samudera Capai 15 Persen
Mahasiswa BEM se-DIY Demo DPRD Yogyakarta, Soroti MBG dan Isu ‘Antek Asing’