Dorong Layanan Cepat dan Setara, BPJS Kesehatan Cikarang Beri Penghargaan Mitra Digitalisasi

Suarainetizen.com,  Cikarang Selatan – BPJS Kesehatan Cabang Cikarang memberikan penghargaan kepada sejumlah fasilitas kesehatan mitra sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam mendorong transformasi digital pelayanan kesehatan. Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis di RM Telaga Asih, Lippo Cikarang, Selasa (24/2/2026).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cikarang, Erwin Fadillah, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen rumah sakit, puskesmas, dan klinik dalam mengimplementasikan transformasi digital layanan kesehatan.

Menurutnya, transformasi digital memiliki tiga tujuan utama, yakni kemudahan akses, kepastian layanan, percepatan layanan, serta menjamin kesetaraan pelayanan bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Ini adalah bentuk apresiasi atas komitmen fasilitas kesehatan dalam bertransformasi digital. Tujuannya untuk menghadirkan kemudahan akses, kepastian, percepatan, dan kesetaraan layanan bagi peserta,” ujar Erwin.

Ia menjelaskan, sistem digital saat ini telah terintegrasi dengan antrean melalui aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (MJKN). Peserta dapat mengambil nomor antrean dari rumah, kemudian melanjutkan proses pelayanan di fasilitas kesehatan hingga pengambilan obat di apotek secara lebih terstruktur.

Meski demikian, Erwin menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar perubahan sistem antrean, melainkan upaya menyeluruh dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara signifikan. BPJS Kesehatan, kata dia, menghargai setiap langkah perbaikan yang dilakukan mitra demi kenyamanan dan kepastian layanan bagi masyarakat.

“Transformasi ini lebih menekankan pada peningkatan mutu layanan. Dampaknya harus benar-benar dirasakan peserta,” tegasnya.

Sinergi Pemkab Bekasi dan BPJS Perkuat Data PBI JK

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama BPJS Kesehatan Cabang Cikarang juga menegaskan komitmen dalam mematangkan pembaruan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Komitmen tersebut dibahas dalam rapat koordinasi dan sosialisasi di Gedung Theater Graha Pariwisata, Kompleks Stadion Wibawa Mukti, Jumat (13/2/2026).

Sinergi ini difokuskan pada ketepatan sasaran bantuan sekaligus memperkuat implementasi Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bekasi.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, dr. Alamsyah, menegaskan bahwa pemerintah daerah memastikan proses verifikasi dan validasi data dilakukan secara faktual hingga tingkat desa. Pembenahan data dilakukan melalui koordinasi lintas sektor serta sosialisasi teknis kepada pemegang akun SIKS-NG.

“Rapat ini untuk memastikan tata cara, syarat, serta proses reaktivasi peserta PBI JK berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar menyasar masyarakat yang berhak,” ujarnya.

Verifikasi dilakukan melalui ground check berdasarkan 39 indikator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mencakup kondisi tempat tinggal, penghasilan, hingga kondisi sosial ekonomi. Pendekatan ini bertujuan memastikan kesesuaian data by name by address di lapangan.

Berdasarkan data akhir Januari 2026, jumlah peserta PBI JK yang dibiayai APBN di Kabupaten Bekasi tercatat sekitar 765 ribu jiwa, sementara PBI APBD sekitar 500 ribu jiwa. Sekitar 77 ribu data masih memerlukan penyesuaian karena ditemukan ketidaktepatan sasaran.

“Kami lakukan inclusion dan exclusion data. Yang tidak layak dikeluarkan, dan yang seharusnya mendapat perlindungan akan diusulkan,” jelas dr. Alamsyah.

Sementara itu, Erwin Fadillah menambahkan bahwa pembaruan data menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas implementasi UHC di Kabupaten Bekasi. Per 1 Februari 2026, capaian UHC Kabupaten Bekasi telah mencapai 99,36 persen dari total penduduk, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 81,22 persen.

“Capaian ini harus dijaga dengan data yang mutakhir dan akurat. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar program jaminan kesehatan berjalan efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

About The Author