Gercep Dasco Respon 17+8 Tuntutan Rakyat, Pengamat Nilai Dialog Pimpinan DPR RI dengan Elemen Mahasiswa Sesuai Prinsip Demokrasi

Jakarta – Langkah responsif dan aspiratif DPR RI untuk berbenah diri di bawah kepemimpinan Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad pasca aksi demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia dinilai mengembalikan kepercayaan dan komitmen publik pada lembaga legislatif tersebut.

Sejumlah langkah awal yang diambil pimpinan DPR RI dalam merespons tuntutan publik terhadap reformasi parlemen dinilai menjadi sebuah gebrakan yang progresif dan revolusioner.

Seperti diketahui, DPR RI telah menanggapi 17+8 tuntutan rakyat dengan mengeluarkan enam poin keputusan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR RI bersama fraksi-fraksi partai politik yang memiliki kursi di DPR RI, salah satunya terkait dengan gaji dan tunjangan DPR RI yang memicu kegelisahan publik.

Diketahui, Rapat tersebut dipimpin oleh Puan Maharani Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Pertemuan itu menghasilkan sejumlah langkah konkret berkaitan dengan pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas, serta peningkatan transparansi di parlemen.

Total ada 6 poin jawaban dari DPR RI untuk menjawab 17+8 tuntutan rakyat. Di antaranya, seluruh fraksi-fraksi sepakat untuk mencabut tunjungan perumahan bagi anggota DPR RI.

Fraksi-fraksi di DPR RI juga menyepakati untuk moratorium dinas ke luar negeri, kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Keputusan DPR RI yang menjadi jawaban terhadap 17+8 tuntutan rakyat diumumkan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu (6/9/2025).

Disamping itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad juga menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan dan kekurangan DPR RI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi sejumlah organisasi mahasiswa dan kepemudaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).

“Selaku pimpinan kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami sebagai wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tanggung jawab kami,” ujar Dasco.

Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjawab tuntutan masyarakat atau lebih dikenal ’17+8 Tuntutan Rakyat’. Sejumlah langkah telah diputuskan DPR RI, dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan publik.

“Keputusan ini diambil DPR RI untuk merespons aspirasi masyarakat, memperbaiki diri menjadi lembaga yang inklusif, dan mengembalikan kepercayaan publik,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangannya, Sabtu (6/9/2025).

Langkah Progresif dan Responsif Pimpinan DPR RI Tuai Apresiasi dan Pujian dari Analis politik sekaligus pemerhati sosial/Alumni Indef school of political economy Jakarta

Terkait hal ini, Analis politik sekaligus pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung menyambut positif. Menurutnya, saat ini DPR RI tengah menapaki arah baru yang patut diapresiasi dan didukung penuh oleh semua elemen masyarakat karena terdapat sejumlah langkah progresif.

Nasky, Alumnus Indef school of potical economy Jakarta, mengatakan dinamika yang terjadi belakangan ini menjadi momentum penting bagi DPR RI untuk memperbaiki citra, meningkatkan kepercayaan publik dan kinerja kelembagaan. Ia menilai momen tersebut harus dijadikan titik awal untuk DPR RI lebih mengutamakan kinerja nyata dan konsisten untuk menyalurkan aspirasi berbagai elemen masyarakat di parlemen.

“Tentu saja momen tersebut harus dijadikan titik awal untuk DPR RI lebih mengutamakan kinerja ketimbang fleksing. Kami masih meyakini DPR RI di bawah kepemimpinan duet kombinasi Ketua DPR RI, Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad terus bertransformasi membawa parlemen ke arah yang lebih baik dan pro rakyat,” jelas Nasky.

Selain itu, Founder Nasky Milenal Center pun menyoroti peran strategis dan adaptif Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. secara kesatria dengan segala kerendahan hatinya meminta maaf secara terbuka kepada publik atas kekurangan dan kelemahan lembaga DPR RI pada masyarakat.

“Selain itu, Publik juga mengapresiasi sikap Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut, yang terbuka dalam menerima kritik, saran dan masukan dari berbagai tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat lainnya yang berunjuk rasa beberapa hari terakhir di gedung DPR RI,” sambungnya.

“Menurutnya, Langkah responsif dan proaktif Wakil Ketua DPR RI tersebut, dinilai sebagai wujud komitmen serta menjadi sinyal positif bagi kelompok masyarakat sipil (civil society) dan publik luas, yang menaruh perhatian besar pada wakil rakyat mereka di gedung parlemen agar aspirasi mereka dapat diperjuangkan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Nasky dalam keterangannya, pada Minggu (7/9/2025).

Oleh sebab itu, Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), Kami mengapresiasi dan mendukung penuh respon cepat pimpinan DPR RI yang berkomitmen untuk berbenah diri dan memperbaiki serta menerima semua aspirasi 17+8 tuntutan dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat.

“Lebih lanjut, Founder Nasky Milenal Center juga apresiasi dialog antara pimpinan DPR RI dengan organisasi kemahasiswaan (BEM) dan cipayung plus di gedung DPR RI, Kamis (4/9/2025). Publik berharap, Dialog itu tidak sekadar menjadi ruang penyampaian tuntutan, tetapi juga ajang refleksi bagi lembaga legislatif dan berbagai elemen masyarakat,” tambahnya.

Nasky menegaskan, langkah responsif ini menunjukkan bahwa DPR RI sikap keterbukaan pada publik serta komitmen dalam menjaga nilai-nilai demokrasi untuk menyerap aspirasi rakyat, khususnya dari kalangan mahasiswa.

“Keterbukaan pimpinan DPR RI menjadi momentum penting untuk membangun kepercayaan publik. Mahasiswa, kata dia, hadir bukan hanya sebagai penyampai aspirasi, tetapi juga mitra kritis dalam membangun daerah dan bangsa,” ucapnya.

Dialog seperti ini menunjukkan bahwa Pimpinan DPR RI dinilai publik serius dalam memperbaiki mekanisme kerja dengan mendengar suara mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya. Ini adalah wujud nyata dari demokrasi yang sehat dan berkeadaban.

“Sementara itu, Secara khusus, Publik menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang respon cepat turun langsung undang massa aksi dari berbagai elemen mahasiswa yang berunjuk rasa dan langsung memimpin jalannya agenda dialog damai yang objektif dan konstruktif,” tegasnya.

Menurut Nasky, peran strategis Dasco sangat penting dalam memastikan aspirasi mahasiswa dan masyarakat dapat difasilitasi secara baik serta dijalankan DPR RI dan pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.

“Ini langkah konkret yang patut diapresiasi, karena mahasiswa merasa aspirasinya tidak hanya didengar, tetapi benar-benar ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Untuk itu, Publik mendukung penuh sikap Dasco yang dinilai terus konsisten dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di tengah memanasnya dinamika sosial, hukum, dan politik nasional.

Sementara itu, Langkah Prof Dasco beserta pimpinan DPR RI lainnya merupakan bukti konkret keberpihakan dan tauladan (role model) dewan perwakilan rakyat dalam mengimplementasikan peran strategis sebagai lembaga legistatif wadah aspirasi masyarakat dan penyambung lidah rakyat dalam menjaga stabilitas sosial, politik, hukum dan keamanan nasional.

“Ini adalah momentum penting untuk menyerap aspirasi langsung dari berbagai elemen masyarakat. Aspirasi ini menjadi masukan berharga dalam proses penyusunan setiap kebijakan dan undang-undang,” ucapnya.

“Kritik, saran serta masukan dari masyarakat sipil melalui DPR RI merupakan kebutuhan riil yang harus ditindaklanjuti secara serius, terlaksana sesuai aturan dan kepentingan masyarakat dan NKRI,” imbuhnya.

Terakhir, Kami menyakini bahwa Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dinilai sebagai salah satu figur patriotik sejati akan menunjukkan sikap konsistensi nya dalam merawat dan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI diatas kepentingan politik dan kelompok manapun.

“Oleh karenanya, Ia menyerukan seluruh elemen bangsa untuk mengutamakan persatuan serta menolak aksi anarkis. Kami mendukung penuh dan mendorong tokoh lintas agama, DPR RI, pemerintah, aparat keamanan, massa aksi, hingga elite partai politik agar menyelesaikan persoalan kebangsaan melalui dialog objektif dan konstruktif,” tuturnya.

Ia mendukung serta mendorong seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk konsisten menjaga persatuan, menghindari provokasi, serta berkomitmen menciptakan suasana aman dan kondusif.

“Persatuan bangsa adalah benteng utama menjaga keutuhan NKRI. “Bhinneka Tunggal Ika” harus jadi semangat bersama. Tinggalkan perbedaan, satukan energi untuk Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat,” tutupnya.

Sebagai informasi, ada 17 poin tuntutan dalam 17+8 Tuntutan Rakyat yang dibagi ke beberapa segmen dengan tujuan masing-masing lembaga dan institusi negara, yakni Presiden RI, DPR, Ketua Umum Partai Politik, Polri, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi.

Untuk DPR RI, tuntutan ini berisi tugas untuk membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR RI dan membatalkan fasilitas baru (termasuk pensiun), mempublikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR), mendorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).

Adapun Enam poin keputusan DPR RI untuk menjawab 17+8 Tuntutan Rakyat, adalah sebagai berikut:

1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.

2. DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.

3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR, setelah evaluasi meliputi biaya langganan; daya listrik dan jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi.

4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.

5. Pimpinan DPR RI menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud.

6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. (red)

About The Author